Murdaya Poo Bela Google Soal Kepatuhan Pajak
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 19 Sep 2016 18:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bos PT Central Cipta Murdaya (Berca Group) Poo Tjie Gwan atau yang dikenal dengan Murdaya Widyawimarta Poo membela PT Google Indonesia, yang menolak membayar pajak di Indonesia.
Taipan yang baru saja mendapatkan amnesti pidana pajak dari negara meyakini, Google Indonesia menghindar dari kewajiban pajak karena didasari perhitungan bisnis yang matang.
"Tidak bisa disalahkan bila perusahaan akan menyelamatkan pajak atau menyelesaikan soal ketidakadilan di tiap negara. Karena mereka punya kompetitor, punya saingan," ungkap Murdaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (19/9).
Selama ini, Google Indonesia menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) sehingga enggan untuk membayar pajak. Google juga berdalih tidak pernah menerima pemasukan iklan di Indonesia karena bisnisnya dikendalikan langsung oleh induk usahanya di Singapura.
Sengketa pajak korporasi dua negara ini, kata Murdaya, tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus berdiskusi dengan otoritas pajak di negara lain, terutama Singapura, guna memutuskan masalah yang menjerat perusahaan teknologi multinasional itu.
"Kalau semua terbuka, tentu tidak akan. Jadi nantinya kita perlu (hubungan) pemerintah dengan pemerintah untuk membukanya, termasuk dari seluruh dunia," ujar Murdaya.
Murdaya mengapresiasi kerja keras DJP dalam meningkatkan penerimaan negara dengan memperluas buruan wajib pajak, di mana Google menjadi salah satu targetnya.
"Mereka sangat kooperatif, mereka keliling Indonesia untuk mensosialisasikan dan menjaring semua wajib pajak yang belum membayar pajak," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan, pemerintah telah meminta seluruh perusahaan asing untuk membayar pajak jika masih ingin berbisnis di Indonesia.
"Berbisnis di pasar Indonesia harus bayar pajak dan subject kepada aturan pajak di sini," ungkap Rudiantara, Minggu (18/9).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan laba Google Indonesia setiap tahunnya sekitar 40 persen sampai 50 persen dari total pendapatannya. Pasalnya, perusahaan teknologi yang terkenal dengan mesin pencarinya itu selama berbisnis di Indonesia tidak dibebani oleh biaya operasional. (ags/gen)
Taipan yang baru saja mendapatkan amnesti pidana pajak dari negara meyakini, Google Indonesia menghindar dari kewajiban pajak karena didasari perhitungan bisnis yang matang.
"Tidak bisa disalahkan bila perusahaan akan menyelamatkan pajak atau menyelesaikan soal ketidakadilan di tiap negara. Karena mereka punya kompetitor, punya saingan," ungkap Murdaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, Google Indonesia menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) sehingga enggan untuk membayar pajak. Google juga berdalih tidak pernah menerima pemasukan iklan di Indonesia karena bisnisnya dikendalikan langsung oleh induk usahanya di Singapura.
Sengketa pajak korporasi dua negara ini, kata Murdaya, tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus berdiskusi dengan otoritas pajak di negara lain, terutama Singapura, guna memutuskan masalah yang menjerat perusahaan teknologi multinasional itu.
Murdaya mengapresiasi kerja keras DJP dalam meningkatkan penerimaan negara dengan memperluas buruan wajib pajak, di mana Google menjadi salah satu targetnya.
"Mereka sangat kooperatif, mereka keliling Indonesia untuk mensosialisasikan dan menjaring semua wajib pajak yang belum membayar pajak," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan, pemerintah telah meminta seluruh perusahaan asing untuk membayar pajak jika masih ingin berbisnis di Indonesia.
"Berbisnis di pasar Indonesia harus bayar pajak dan subject kepada aturan pajak di sini," ungkap Rudiantara, Minggu (18/9).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan laba Google Indonesia setiap tahunnya sekitar 40 persen sampai 50 persen dari total pendapatannya. Pasalnya, perusahaan teknologi yang terkenal dengan mesin pencarinya itu selama berbisnis di Indonesia tidak dibebani oleh biaya operasional. (ags/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK