Bank Mandiri Terima Setoran Uang Tebusan Amnesti Pajak Rp5 T

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejauh ini telah menerima dan menyalurkan uang tebusan amnesti pajak sekitar Rp5 triliun ke rekening pemerintah. Upeti yang mampir ke brankas bank persepsi pelat merah itu merupakan uang tebusan yang dibayarkan oleh sekitar 23 ribu penerima amnesti pajak.

"Kalau dihitung berdasarkan tarif uang tebusan terendah, 2 persen, maka total harta tambahan yang dideklarasikan oleh 23 ribu wajib pajak yang menyetor uang tebusan lewat Bank Mandiri itu mencapai sekitar Rp250 triliun," kata Ferry Muhammad Robbani, Group Head of International Banking and Financial Institutions Bank Mandiri  saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Lunch at Newsroom CNNIndonesia.com, Selasa (20/9).

Lihat juga: Target Ketinggian, Apindo Ramalkan Tebusan Tax Amnesty Rp50 T

Dari total uang tebusan yang tercatat sampai sore ini di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp26,6 triliun, Ferry mengatakan yang masuk melalui Bank Mandiri sekitar 18 persen.

Sayangnya, lanjut Ferry, dana repatriasi yang masuk ke kas Bank Mandiri sejauh ini masih sangat kecil, yakni baru hampir Rp1 triliun. Dia menduga, wajib pajak yang berasal dari kalangan pengusaha masih perlu memilah-milah produk investasi yang nyaman sebagai penampung asetnya.

"Kami di Bank Mandiri menyiapkan One Stop Solution dengan menyiapkan produk investasi alternatif penampung dana repatriasi, mulai dari yang risiko paling rendah hingga yang tenornya paling panjang," tuturnya.

Menurutnya, meski periode pertama tax amnesty dengan tarif terendah akan berakhir pada akhir September ini, tetapi wajib pajak yang telah membayar uang tebusan 2 persen masih diberi waktu untuk merepatriasi asetnya hingga 31 Desember 2016.

"Strategi kami untuk menyerap dana repatriasi adalah dengan memanfaatkan 1600 cabang Bank Mandiri untuk meprose suang tebusan dan dana repatriasi, termasuk cabang kami di Hong Kong, Singapura, dan london," jelasnya.

Lihat juga: Tax Amnesty, Jebakan atau Solusi?

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Dasto Ledyanto  menuturkan, pemerintah telah dan terus berupaya keras untuk menyukseskan program tax amnesty meski ada sejumlah kalangan yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dia menduga keberatan sejumlah pihak terhadap tax amnesty karena kurangnya pemahaman mengnai tujuan baik dari program ini. Karenanya, sosialisasi masih akan terus dilakukan hingga berakhirnya kebijakan amnesti pajak.

"Untuk mengamankan penerimaan, bahkan Sabtu-Minggu (kantor pelayanan pajak) kami buka. Dan itu bisa membludak antrian wajib pajak sampai jam 9 malam dan jam 4 paginya bahkan sudah ada yang antri lagi, walau kantor kami belum buka," tuturnya.

Kondisi itu menurut Dasto menunjukkan animo yang tinggi dari wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program amnesti pajak. Dia meyakini, pencapaian uang tebusan dan repatriasi aset akan terus meningkat dari waktu ke waktu mengingat masih cukup banyak harta-harta milik wajib pajak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang belum selama ini belum sempat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Lihat juga: Hari Ini, Pemerintah Hadapi Gugatan Tax Amnesty

Kemarin sore, Senin (19/9), Dasto mengatakan jumlah wajib pajak yang melaporkan aset tambahannya ke DJP dalam rangka amnesti pajak sekitar 88 ribu WP. Siang ini, Selasa (20/9), jumlahnya bertambah sekitar 4 ribu WP sehingga total peserta tax amnesty sejauh ini berkisar 92 ribu WP.

"Dari total dana repatriasi sekitar Rp56 triliun, setengahnya itu berasal dari Singapura. Demikian pula dengan deklarasi aset yang mencapai Rp360 triliun, hampir separuhnya dari Singapura," tuturnya. (ags/gen)