Jelang Tengah Hari Ini, Upeti Amnesti Pajak Tembus Rp81 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini, Jumat (30/9) pukul 11.00 WIB, telah menerima upeti dari para pemohon amnesti pajak sebesar Rp81,6 triliun. Realisasi itu hampir separuh dari target total uang tebusan Rp165 triliun hingga akhir Maret 2017.

Sebanyak 86,4 persen dari total uang tebusan tersebut disetor oleh kalangan wajib pajak (WP) orang pribadi non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau setara dengan Rp70,5 triliun. Sisanya merupakan upeti yang dibayarkan oleh WP badan usaha non UMKM sebesar Rp8,53 triliun dan WP orang pribadi UMKM sebesar Rp2,4 triliun.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani: Pencapaian Tax Amnesty RI Tertinggi di Dunia Bank Persepsi Tax Amnesty Dipaksa Buka Sampai Jam 21.00 WIB Seminggu Terakhir, Kantor Pajak Bali Kewalahan Layani Amnesti

Bersamaan dengan masuknya uang tebusan, jumlah harta tambahan milik WP yang masuk dalam basis data perpajakan DJP mencapai Rp3.244 triliun.

Dari total aset tersebut, hanya sekitar 4 persen atau sebesar Rp131 triliun yang direpatriasi oleh wajib pajak. Sebagian besar harta tambahan tersebut hanya dilaporkan oleh WP ke otoritas pajak, dengan rincian Rp2.217 triliun merupakan deklarasi aset di dalam negeri dan Rp896 triliun deklarasi aset di luar negeri.

Seluruh aset dan uang tebusan tersebut merupakan hasil dari pelaporan 315.911 surat pernyataan harta oleh wajib pajak sejak Juli 2016.

Sebagai informasi, hari ini (30/9) merupakan hari terakhir periode pertama amnesti pajak, yang menawarkan tarif uang tebusan paling murah bagi WP yang mendeklarasikan dan merepatriasi aset.

Masih ada lebih dari 12 jam bagi WP yang belum berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Dengan demikian, jumlah uang tebusan yang bakal masuk ke kas negara masih berpeluang bertambah.

Demikian pula dengan aset repatriasi, masih ada potensi kenaikan mengingat batas waktu peralihan aset untuk periode I diperpanjang hingga akhir Desember 2016.

Dalam beberapa hari terakhir, hampir seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di sejumlah kota besar dipenuhi antrian WP yang meminta amnesti. Untuk memastikan semua WP terlayani, DJP membuka layanan khusus amnesti pajak hampir 24 jam menjelang berakhirnya periode pertama. (ags/gen)