Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi menjelaskan, skema penugasan ini dapat membuat Pertamina bisa langsung mencari mitra yang mau mengembangkan kilang yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut.
Hal ini akan lebih efisien dibanding skema KPBU, di mana pencarian badan usaha yang menjadi mitra pemerintah harus melalui serangkaian mekanisme tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, kemajuan (progress) pembangunan kilang Bontang sendiri saat ini masih berada di ranah Kementerian Keuangan. Pasalnya, instansi yang dipimpin Sri Mulyani ini yang ditugaskan menyiapkan fasilitas pembangunan Kilang Minyak dan pendampingan transaksinya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015.
"Kami sempat bilang di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kilang ini bisa selesai tahun 2025. Tapi kalau pembangunan kilang ini bisa ditugaskan ke kami, kami akan stretch pengerjaannya dan bisa selesai 2023, mengingat paling cepat bangun kilang itu empat tahun lamanya. Tapi yang kami pahami, pemerintah masih mengenakan skema KPBU," ujar Rachmad.
Kendati berpotensi memundurkan penyelesaian kilang Bontang, namun Rachmad akan mengupayakan agar hal tersebut tidak terjadi.
"Nanti kami lihat bagaimana pengaruhnya ke timeline kilang Bontang," ujarnya singkat.
Sebagai informasi, kilang GRR Bontang rencananya akan berkapasitas 300 million barrel steam per day (MBSD). Kilang yang diestimasi bernilai US$12 miliar hingga US$15 miliar tersebut merupakan satu dari dua kilang baru yang akan dibangun Pertamina dalam jangka 10 tahun mendatang.
Selain membangun dua kilang baru, Pertamina juga tengah mengembangkan empat kilang yang sudah ada (existing) yang terdapat di Balongan, Dumai, Cilacap, dan Balikpapan. Jika dua kilang baru dan empat pengembangan kilang existing ini telah rampung, maka produksi perusahaan pelat merah tersebut bisa meningkat dari angka saat ini 850 ribu barel per hari menjadi 2,3 juta barel per hari. (gen)