Sri Mulyani: Tax Amnesty Bukan Legalisasi Kejahatan Keuangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan ke dunia internasional, kebijakan amnesti pajak yang dilakukan Indonesia bukan untuk melegalkan hasil kejahatan keuangan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat bertemu dengan delegasi The Financial Action Task Force (FATF) di sela rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, Amerika Serikat, yang berlangsung pada 4 - 9 Oktober 2016.

Pilihan Redaksi Meski Pro Tax Amnesty, PPATK Tak Tolerir Aliran Dana Ilegal Disebut Tim Mubazir, Ketua Satgas Tax Amnesty Bereaksi Penggugat Tax Amnesty: Pemerintah Gagal Tegakkan Kepatuhan WP

“Saya bertemu khusus dengan pimpinan FATF mengenai posisi dari Undang-undang Pengampunan Pajak ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa UU Pengampunan tidak digunakan untuk memfasilitasi uang-uang yang berasal dari kejahatan seperti drug, human trafficking, money laundering di dalam rangka financing for terorism ,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Rabu (12/10).

Menurut Sri Mulyani, amnesti pajak adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki data perpajakan dan memperluas basis pajak. Hal ini sangat krusial mengingat rasio pajak Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto masih sangat minim, yaitu baru sekitar 10-11 persen.

Penegasan ini, kata Sri Mulyani, penting agar Indonesia tidak lagi dimasukkan dalam daftar hitam FATF. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Beberapa waktu lalu, sejumlah bank di Singapura dikabarkan mengancam akan melaporkan data transaksi keuangan yang mencurigakan milik Warga Negara Indonesia (WNI) ke kepolisian setempat, terutama bagi peserta amnesti pajak.

Kabar tersebut direspons oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) , yang menyatakan pemerintahnya mendukung upaya Indonesia untuk memperbaiki data perpajakan dan memperluas basis pajak.

Sri Mulyani juga secara khusus bertemu dengan Menteri Keuangan dari berbagai negara diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman dan Inggris.

“Pertemuan-pertemuan bilateral ini sangat strategis dan berguna bagi kita, dari sisi upaya pemerintah Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak ini dan dalam upaya untuk secara konsisten membangun basis pajak yang baik,” ujarnya.

Tak hanya itu, pertemuan bilateral dengan sejumlah negara maju tersebut juga membahas mengenai pertukaran informasi dalam rangka perpajakan jika diperlukan.

Dalam helatan global tersebut, Sri mulyani Indrawati didaulat sebagai Ketua Komite Pembangunan (Development Comittee/DC). Dia mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Bank Dunia dan IMF, pertemuan Komite Pembangunan dipimpin oleh seorang wanita.

"ni pertama kali sejak 70 tahun lebih didirikan, Development Committee dipimpin oleh perempuan sebagai Menteri Keuangan, yakni saya. Hal ini menjadi spesial bagi mereka," tuturnya.

Ada sejumlah topik yang dikemukakan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini di DC, antara lain menyangkut pemulihan ekonomi global tahun ini yang berjalan lambat dan proyeksi ekonomi dunia tahun depan yang masih akan lemah. Hal itu dipicu oleh investasi negara berkembang yang menurun, harga komoditas yang masih rendah dan ketidakpastian geopolitik global yang mempengaruhi kepercayaan pasar.

Selain itu, pertemuan itu juga membahas topik terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, pendanaan perubahan iklim, bencana alam, migrasi dan pengungsi, kesetaraan gendre dalam bidang ekonomi, urbanisasi dan perubahan demografi.

Selain sebagai Ketua Komite Pembangunan, dalam pertemuan tahunan tersebut, Sri Mulyani juga hadir dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, serta Menteri Keuangan negara anggota G20. (ags)