Pemerintah Berebut Likuiditas, Target Kredit Bank Meleset

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan tak akan mencapai kisaran yang diharapkan, sekitar 7-9 persen, pada akhir tahun ini. Potensi rebutan likuiditas korporasi dengan pemerintah disinyalir akan menghambat penyaluran kredit perbankan.

Erwin Riyanto, Deputi Gubernur BI menuturkan sejumlah korporasi yang merupakan nasabah beberapa bank mengalihkan alternatif sumber dananya, dari pinjaman bank menjadi penerbitan surat berharga. Hal tersebut menyusul terbitnya dua Peraturan BI yang mewadahi kegiatan perdagangan dua instrumen surat utang jangka pendek, yakni sertifikat deposito (negoitable certificate deposit/NCD) dan commercial paper.

"Yang jelas kalau kami lihat obligasi yang diterbitkan oleh bank dan non bank itu meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya," jelas Erwin kepada CNNIndonesia, Jumat (14/10).

Menilik data BI hingga Agustus 2016, pembiayaan korporasi melalui penerbitan surat utang tercatat tumbuh 58 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 128,3 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dari penerbitan obligasi pada sepanjang tahun lalu sebesar Rp 58 triliun.

Dengan peningkatan aktivitas penerbitan surat utang tersebut, Erwin juga memproyeksi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan juga akan berkurang tahun ini. Kendati demikian, Erwin mewaspadai perebutan likuiditas di pasar keuangan di akhir kuartal IV tahun ini terutama jika pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara dengan jumlah yang cukup besar.

"Potensi rebutan likuiditas memang betul dan harus sesuai, tapi yang jadi concern kita memang pertumbuhan kredit lebih rendah dari prediksi semula ya itu antara 7-9 persen, kemungkinan pertumbuhannya lebih kecil dari itu," lanjut Erwin.  

Pada kesempatan terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual mengatakan laju pertumbuhan kredit tahun ini akan tertahan oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see atas keberhasilan program pengampunan pajak. Ia memperkirakan pelaku usaha baru berani menarik pinjaman dan melakukan ekspansi bisnis di tahun depan atau usai program tax amnesti berakhir.

"Beberapa pengusaha lebih percaya diri untuk ekspansi tahun depan, jadi kemungkinan komitmen pinjaman pun biasanya dilakukan tahun depan," ujar David. (ags)