Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mengalokasikan anggaran Rp7 miliar untuk disalurkan kepada pelaku usaha yang tergolong dalam golongan usaha super mikro.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan anggaran tersebut disediakan dalam jangka waktu tiga tahun hingga 2018 dan khusus disalurkan kepada perempuan dan pelajar yang ingin memulai kegiatan usaha sejak dini.
Nantinya pembiyaan disediakan dengan plafon maksimal Rp5 juta dengan bunga yang rendah. Namun bunga tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembangkan pendidikan dan pendampingan pelaku usaha yang menjadi debitur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembiayaan tersebut menyasar kepada sebanyak 3 ribu ibu-ibu wirausaha mikro dan 2 ribu remaja puteri agar memiliki jiwa berwirausaha, dalam program
youthpreneur.
Mirza menilai, selama ini program pembiayaan yang diberikan oleh perbankan masih kurang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebelum masa krisis keuangan terjadi tahun 1998, perbankan dalam negeri dianggap mengabaikan potensi usaha sektor Usaha Kecil Menegah (UKM) dan terlalu senang mengejar keuntungan dari penyaluran kredit ke korporasi besar.
"Tapi setelah krisis 1998 apalagi kredit valuta asing mengalami macet. Kemudian perbankan banyak yang belajar, kalau hanya memberikan kredit besar terutama valas pada waktu kredit macet itu macetnya besar sekali, nah kemudian setelah 1998 perbankan mulai masuk ke kredit UKM dan beberapa bank masuk ke kredit mikro," jelas Mirza, Senin (10/10).
Perubahan fokus pembiayaan tersebut menurut Mirza menuntut bank untuk memberikan pendampingan yang intensif dan ketat. Pasalnya debitur segmen UKM dan Mikro memiliki profil risiko yang lebih tinggi dibandingkan debitur korporasi besar.
"Memang untuk yang level pinjamannya hanya Rp1 juta-Rp10 juta itu benar-benar perlu pendampingan karena ini tanpa agunan, karena pengusaha-pengusaha itu mereka sebelumnya sama sekali tidak tahu apa itu keuangan," jelas Mirza.
Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, bank sentral bekerjasama dengan organisasi
non profit Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) melalui Program Pemberdayaan Perempuan yang Inklusif dan Berkesinambungan. Penyaluran tersebut difokuskan pada wilayah Tanah Abang- Jakarta dan Tangerang.
Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat mengatakan pemilihan lokasi
pilot project setidaknya diperkuat oleh data statistik yang mengindikasikan bahwa persentase pengangguran di DKI Jakarta dan Provinsi Banten masih tergolong tinggi dan selalu berada di atas level pengangguran Nasional.
Pada 2015 tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta sebesar 7,23 persen dan di Provinsi Banten mencapai 9,55 persen, sementara rata-rata Nasional tercatat 6,18 persen.
"Pemberdayaan perempuan menurut kami sangat relevan, mengingat masih rendahnya kesempatan kerja yang dimiliki perempuan Indonesia di usia produktif yang hanya 36,4 persen atau sekitar 99,7 juta penduduk yang bekerja. Sementara jumlah perempuan di Indonesia persentasenya mencapai setengah dari total penduduk Indonesia," ujar Arbonas.
(gen)