Derap Infrastruktur Jokowi Dijegal Masalah Dana dan Lahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berjalan, beragam proyek infrastruktur digalakkan. Mulai dari meneruskan proyek tol Trans Jawa dan Trans Sumatera warisan pemerintahan sebelumnya, sampai menggagas dimulainya proyek Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di Jawa dan luar pulau terpadat di Indonesia tersebut.

Namun, dua masalah klasik membayangi penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur Jokowi. Mulai dari penyerapan anggaran yang rendah, hingga pembebasan lahan yang selalu menimbulkan efek gerah.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, realisasi penyaluran dana pembangunan infrastruktur per Oktober 13 Oktober 2016 baru menyentuh 53 persen, atau sebesar Rp21,52 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau alokasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp40,62 triliun. Sementara, realisasi fisik sebesar baru 65 persen.

Serapan keuangan yang masih setengah dari target tersebut disebabkan beberapa hal. Salah satunya karena untuk proses pembangunan jalan pada awal tahun, harga yang harus dibayarkan terbilang kecil sehingga dana yang dikeluarkan pun tipis.

“Kalau pembangunan jalan itu, terutama pembangunan jalan baru, pada tahun awal itu kan pembukaan lahan, pemadatan. Nah harga yang harus dibayar masih sedikit,” ucap Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, beberapa waktu lalu.

Setelah urusan pelunasan lahan selesai, baru dilakukan perkerasan dan dana yang dikucurkan kemudian mulai meningkat. Ditjen Bina Marga optimistis dapat menyerap paling tidak 94 persen dari alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan, proyek jalan tol dengan total sepanjang 1.060 kilometer (km) yang direncanakan sejak 2015, kini baru terealisasi 18 persen atau sekitar 176 km. Di mana 132 km merupakan jalan tol yang beroperasi sejak tahun lalu, dan 44 km beroperasi mulai tahun ini.

Masalah klasik berupa ketersediaan dan pembebasan tanah masih menjadi kendala utama dalam pembangunan jalan tol. Diakui Herry, hal tersebut terkadang membuat realisasi mundur dari target yang sudah direncanakan.

“Karena kadang-kadang yang sudah diperkirakan tanahnya nggak kunjung selesai. Pembebasan lahannya itu menjadi kendala,” ungkap Herry.

Herry menargetkan hingga akhir tahun 2016, total jalan tol yang dapat dioperasikan mulai tahun ini dapat menyentuh 70 km. Dengan demikian, jika dijumlah dengan penyelesaian jalan tol akhir tahun menjadi 202 km atau sekitar 20 persen dari target penyelesaian hingga 2019.

Sementara, untuk pembangunan jalan dan jembatan diakui Arie sudah mencapai sekitar 60 persen dari target. Untuk pembangunan jalan sendiri, pemerintah menargetkan 2.650 km hingga 2019, sedangkan pembangunan jembatan ditargetkan sepanjang 29.859 meter.

Untuk tahun ini, pembangunan jalan difokuskan pada jalan perbatasan di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan di Provinsi NTT, jalan perbatasan di Papua, jalan Trans Papua, jalan Lintas Pantai Selatan Jawa.

Infrastruktur Transportasi 

Kendati realisasi pembangunan infrastruktur jalan masih rendah, tetapi transportasi pada era Jokowi ini terbilang lebih positif dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. 

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tubagus Hikmatullah, secara garis besar hingga 30 September 2016 proyek MRT telah selesai 56 persen dengan rincian pada struktur layang telah selesai 36 persen dan struktur bawah tanah sebesar 74 persen. Pihaknya optimistis jalur Lebak Bulus-HI dapat beroperasi awal tahun 2019.

Kendati demikian, ia tak menampik masih ada beberapa kendala seperti pembebasan lahan pada beberapa titik. Namun, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar lahan yang diincar dapat digenggam, salah satunya dengan mengumpulkan para pemilik lahan di Balaikota untuk melakukan diskusi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan,” ucap Tubagus.

Sayangnya, untuk proyek Light Rapid Transit (LRT) Palembang sendiri baru mencapai 20 persen dari target. Padahal, proyek tersebut ditargetkan selesai sebelum Asian Games 2018. Namun nyatanya, proyek LRT Palembang masih jauh unggul dibandingkan dengan LRT Jabodetabek.

Pilihan Redaksi Infrastruktur dan Rumah Murah Jokowi Selamatkan Kinerja Bank Harga Batu Bara Melesat, Alasan UD Trucks Bangun Pabrik Dua Tahun Jokowi, Ahok Sebut Menteri Kerja Setengah Mati

Pada tahap pertama, LRT Jabodetabek akan terdiri dari tiga jalur yang ditargetkan rampung dan beroperasi pada 2018. Hingga kini, untuk jalur Cibubur-Cawang sendiri baru mencapai 12,69 persen.

Kendati realisasi masih rendah, Pakar Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno optimistis, LRT Palembang dapat rampung sebelum Asian Games 2018.

Pemerintah dinilai terlihat lebih fokus mengejar proyek LRT Palembang dibandingkan dengan LRT Jabodetabek. Tak heran, lanjutnya, era Jokowi disebut sebagai pemerintah yang peduli terhadap pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

“MRT dan LRT jalan. Positifnya itu membangun kereta di luar Jawa, yang dulu hanya wacana, sekarang berani. Meskipun dana terbatas, tapi keberpihakan tidak hanya di Jawa,” jelas Djoko.

Namun ia mengingatkan, penetapan tarif LRT Palembang harus mendapat perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan gejolak sosial, terutama agar tak mengundang keributan dengan sopir taksi yang beroperasi di sekitar daerah tersebut .

“Tarif LRT ini paling kan Rp5 ribu, ini nanti sopir taksi pasti demo karena menuju Bandara juga. Itu tarif taksi bisa Rp100 ribu. Kalau ada yang cuma Rp5 ribu ya semua orang pilih itu, ini harus diperhatikan juga,” kata Djoko.

(gir/gen)