Kemiskinan Jadi Momok, Sri Mulyani Janjikan Solusi Lewat APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi tak akan melupakan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai buktinya, alokasi dana desa dan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan sejak tahun lalu.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani, Dilema Rantai Kemiskinan dan Persoalan Fiskal Risiko Domestik RI Mereda, Bank Dunia Waspadai Risiko Global Sri Mulyani Soroti Kredibilitas APBN Dua Tahun Pertama Jokowi

"Pada belanja pemerintah, dana desa kami naikkan dari semula Rp20 triliun di tahun 2015 menjadi Rp47 triliun di tahun ini. Ini dampaknya signifikan dengan volume belanja itu sendiri," tutur Sri Mulyani di Bina Graha, Istana Kepresidenan, Selasa (25/10).

Ia mengakui, kemiskinan masih menjadi momok yang menghantui perekonomian Indonesia. Namun, dengan ditambahnya dana desa ia yakin akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tujuan akhirnya menyasar pada perbaikan ekonomi masyarakat.

"Kalau kita belanja Rp2.000 triliun, namun belanjanya tidak strategis, itu akan habis. Tapi kalau digunakan untuk menyelesaikan kemiskinan, dampaknya lebih tahan lama," jelas Sri Mulyani.

Selain dana desa, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menggarisbawahi penerima bantuan PKH yang bertambah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperbaiki ekonomi masyarakat kecil.

"Penerima bantuan iuran dari semula 88,2 juta orang meningkat menjadi 92,4 juta orang. Sementara jumlah penerima PKH naik dari 3,5 juta orang menjadi 6 juta orang," ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga menaikkan alokasi KUR menjadi Rp100 triliun sampai Rp120 triliun pada tahun ini untuk mendukung usaha masyarakat.

"Kebijakan dari APBN lebih ditargetkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan investasi yang bisa meningkatkan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan menunjang produktivitas jangka menengah dan panjang," tandasnya. (ags)