Jokowi Kesal Investor Masih Sulit Berbisnis di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Di sela rapat terbatas (ratas) di Istana Negara sore ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para menteri Kabinet Kerja karena terlalu memaksakan penggunaan duit negara untuk membangun infrastruktur pemerintah.

"Saya belum melihat ada loncatan dalam dua tahun ini. Padahal (investor) yang ngantri banyak. Ini menjadi evaluasi semua," kata Jokowi di kantornya, Rabu (26/10).

Ia kembali mengingatkan pembantunya, agar proyek infrastruktur prioritas pemerintah tidak harus dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Terbatasnya duit negara membuat Jokowi menyimpulkan, tidak mungkin seluruh dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur diambil dari APBN atau APBD.

Kekurangan duit pemerintah itu menurutnya harus dengan mudah bisa diisi oleh perusahaan swasta nasional maupun asing.

"Saya kira berkali disampaikan, berikan kepada swasta. Kalau tidak mau berikan kepada memanjakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam menggarap proyek-proyek. Kalau enggak mau, baru gunakan APBN atau APBD," tuturnya.

Pilihan Redaksi Pertamina Optimistis Produksi Migas Tahun Depan Tumbuh 28% Astra Bakal 'Telurkan' Usaha Properti Jadi Lini Bisnis ke-7 Menteri Rini: Ratusan Triliun Uang Negara Tak Cukup Buat BUMN Telkom Gelontorkan Rp19,9 Triliun dalam Sembilan Bulan

Tidak maksimalnya pembangunan infrastruktur dinilai Jokowi karena belum optimalnya pemerintah memberi peluang dan fasilitas kepada swasta untuk berinvestasi. Seperti tidak jelasnya proyek investasi yang ditawarkan kepada mereka.

"Gambaran seperti itu yang sampai sekarang saya lihat swasta belum bisa baca. Hanya disuguhkan lokasi dan rencana tanpa kalkulasi awal," ucapnya.

Kondisi ini diperburuk dengan lambat dan panjangnya pengurusan izin dan kepastian usaha investor.

Sehingga, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mengawal program investasi non-APBN melalui fasilitas-fasilitas seperti pembebasan lahan, penyediaan listrik dan energi.

"Jangan bekerja bussines as usual. Koordinasi antarkementerian dan lembaga. Kalau hanya bergantung APBN, jangan terlalu berharap," tegas Jokowi. (gen)