Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kalangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan upaya reindustrialisasi demi mendorong perekonomian nasional. Pasalnya, melempemnya perkembangan industri membuat Indonesia tertatih mengejar kemajuan negara tetangga di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Hal itu tercetus dalam acara "Rembuk Nasional" yang dihadiri seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelaku usaha, analis, lembaga swadaya hingga akademisi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kepada Jokowi setelah dua tahun menakhodai kapal Indonesia.
Hendri Saparini, Ketua Rembuk I Bidang Ekonomi, Bisnis dan Keuangan, mengungkapkan, ada tujuh rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah guna mewujudkan reindustrialisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan perizinan di sektor industri mengingat beberapa sektor industri perizinannya masih berbelit dan panjang.
"Misalnya, untuk usaha perhotelan, itu ada izin
lift, izin genset, izin domisili yang masih sendiri-sendiri dan tiap tahun harus diurus," tutur Hendri, kemarin.
Kedua, pemerintah perlu melakukan perbaikan dan harmonisasi tarif untuk meningkatkan daya saing industri.
Berikutnya, infrastruktur harus dibangun untuk mendukung reindustrialisasi di dalam negeri. Selama ini, kata Hendri, infrastruktur yang dibangun dinilai belum sepenuhnya mendukung sektor industri.
"Seperti pusat energi bukan pusat industri, jadi harus ada relokasi industri," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) ini.
Keempat, perlu ada upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri.
"SDM kita tidak pernah melihat kebutuhan
market. Kita harus lihat pasar maunya apa, butuh apa," ujarnya.
Kelima, industri juga harus didukung oleh ketersediaan pembiayaan baik oleh bank maupun non-bank.
Keenam, pengembangan sektor pangan harus melalui reindustrialisasi. Adanya industrialisasi di bidang pangan bisa menyerap banyak tenaga kerja dan memajukan desa.
Terakhir, pemerintah harus menciptakan adanya sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Kecil (UMKM) dan pihak swasta.
"Untuk menuju reindustrialisasi, tiga komponen ini harus sinergi," ujarnya.
Dalam melakukan reindustrialisasi, lanjut Hendri, pemerintah perlu membuka sumber-sumber pertumbuhan industri baru baik dari jenis maupun lokasi. Selama ini, kata Hendri, sentra industri lebih banyak di Jawa dan Bali. Padahal, di luar Jawa, potensi untuk pembangunan industri masih sangat besar.
"Hal ini membutuhkan dukungan fiskal. Mau tidak pemerintah? Kalau memang pemerintah mau membuat industri di luar Jawa dan Bali ya alokasikan anggaran juga ke sana, alokasikan pajak bagi investor agar investor mau memulai investasi di wilayah yang selama ini tidak ada industri," ujarnya.
(gen)