PLN-Bukit Asam Selisih Paham Soal Proyek PLTU Sumsel 8

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk masih belum menemukan kesepahaman terkait revisi Perjanjian Jual-Beli (Power Purchase Agreement/PPA) hasil produksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang, Sumatera Selatan 8.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir menerangkan, PLTU Sumsel 8 tetap memiliki kapasitas total sebesar 1.200 MW. Pada awalnya, PT Bukit Asam (Persero) Tbk selaku Independent Power Producer (IPP) berencana membangun dua unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 600 MW.

Namun, PLN menginginkan PLTU Sumsel 8 dibangun dalam empat tahap, di mana kapasitas masing-masing pembangkit tercatat 300 Megawatt (MW). Sofyan khawatir, infrastruktur PLN belum siap untuk menampung listrik jika satu unitnya tetap dipasang 600 MW.

"Kalau barang mereka sudah siap, tapi transmisinya belum siap bagaimana?" ujar Sofyan di kantornya, Senin (31/10).

Apabila PTBA terus bersikukuh, Sofyan mengatakan PLN bisa merugi. Pasalnya, PLN memberlakukan sistem take or pay, di mana pembayaran listrik harus dilakukan sesuai besaran kapasitas terpasang pembangkit meski tidak semua listrik bisa tersalurkan.

Selain itu, lanjutnya, nilai keekonomian pembangkit tak akan berubah jika terdapat pergantian kapasitas per unitnya. Pasalnya, harga batu bara mulut tambang bisa ditentukan secara bisnis  sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2016.

"Tidak akan berubah keekonomiannya, banyak aspek yang bisa dilakukan secara business to business," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PTBA, Adib Ubaidillah belum bisa berkomentar terkait alasan revisi PPA yang dilontarkan oleh PLN. "Nanti saya komunikasikan dulu dengan PT Huadian Bukit Asam Power," ujarnya kepada CNN Indonesia, Selasa (1/11).

Sebagai informasi, Sumsel 8 memiliki kapasitas 2x620 Megawatt (MW) dengan nilai investasi US$1,6 miliar. Proyek ini dikerjakan bersama perusahaan patungan dengan China Huadian Hong Kong, dan membentuk anak usaha bernama PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP).

PPA pertama sudah ditandatangani pada 2012. Sementara itu, groundbreaking sebetulnya sudah dimulai pada November tahun lalu. (ags)