Jokowi: Sekuritisasi Jadi Solusi Pembiayaan Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sekuritisasi dapat menjadi jalan keluar bagi pembiayaan proyek infrastruktur. Sayang, selama ini, sejumlah perusahaan masih enggan melakukan sekuritisasi lantaran tak ingin kehilangan cuan dari aset yang disekuritisasi.

Ambil contoh, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang banyak memiliki proyek jalan tol. Menurut dia, akan lebih baik jika salah satu proyek tersebut dilepas ke publik setelah proses konstruksi selesai dan mulai beroperasi. Sebab, dengan dijual ke pihak swasta, maka Waskita Karya akan mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan proyek selanjutnya.

"Di Indonesia, kebanyakan perusahaan inginnya memiliki terus. Saya sudah sampaikan, misalnya ke Waskita Karya supaya salah satu jalan tolnya dilepas biar dapat modal lagi untuk bikin yang lain. Kan kalau hanya disimpan sendiri, meski menguntungkan tapi ya gitu-gitu aja. Jadi, sekarang kami mau swastakan," ujarnya, Rabu (9/11).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengungkapkan, Kadin sudah sejak lama mengimbau pemerintah mendorong sekuritisasi, sejak era Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilihan Redaksi Pemerintah Hanya Sanggup Danai 40% Proyek Infrastruktur BPJT Perkirakan Proyek Tol Bawen - Yogya Butuh Duit Rp10 T Komitmen Jokowi Pancing Mercy Rakit Truk di Indonesia

Namun, hanya di era pemerintahan Jokowi, skema sekuritisasi tersebut menjadi fokus pemerintah, juga untuk mendorong perusahaan melakukan sekuritisasi demi meraup dana pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Sejak pemerintahan SBY, kami dari dunia usaha sudah pernah mengimbau pemerintah. Tentunya sekarang dengan ketegasan Jokowi, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Karena di era pemerintahan yang lalu, banyak sekali pertimbangan," terang Erwin.

Perusahaan seharusnya tak perlu khawatir akan kehilangan aset yang disekuritisasi, terutama aset-aset, seperti jalan tol atau pembangkit listrik. Toh, aset tersebut tak dapat dipindahkan ke tempat lain.

"Ini kan tidak akan bisa dibawa ke negara lain. Itu akan tinggal di sini. Masalah siapa pemiliknya sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena barang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, saya setuju dengan presiden, aset-aset tersebut disekuritisasi saja kepada swasta yang memiliki modal murah untuk mereka bisa langsung masuk ke Indonesia. Sehingga, dana yang diterima nanti bisa dipakai lagi membangun yang baru," papar Erwin.

Sayangnya, hingga saat ini, belum ada payung hukum terkait sekuritisasi. Sehingga, prosesnya pun masih terkendala. Ia berharap pemerintah segera membuat Undang-Undang (UU) agar langkah sekuritisasi dapat berjalan sesegera mungkin.

Erwin menyarankan, tol Jagorawi untuk disekuritisasi karena akan menarik pihak swasta dengan keuntungan jalan tol tersebut yang mencapai ribiun triliun.

"Kalau kita lihat Jagorawi, dalam kota, saya kira bisa menghasilkan ribuan triliun kalau itu bisa disekuritisasi. Dan, nggak usah khawatirlah. Ada banyak. Jalan tol, PLN, bisa segera. Dan ini bergulirlah pembangunan itu dengan adanya sekuritisasi," katanya.

Dengan skema ini, Kadin memastikan pihak swasta akan tertarik karena perusahaan swasta sendiri dinilai sudah malas untuk mulai dari awal. Misalnya, pembebasan tanah terlebih dahulu. Artinya, dengan pemerintah menawarkan proyek yang sudah jadi, maka swasta atau investor luar negeri akan melirik.

"Kalau mengundang investor dari Timur Tengah dan lain-lain, mereka kan mau bawa koper isinya uang, mereka cari mana yang bisa saya beli. Kalau pemerintah sudah bisa menyiapkan suatu instrumen, ini barangnya sudah jadi. Kalian masukin duit sekian triliun, kalian dapat sekian, mereka akan lebih mudah untuk masuk ke Indonesia. Mereka kan mainnya datang ke sebuah negara yang sudah siap proyeknya," imbuh dia.

Sementara, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Desi Arryani menuturkan, aset yang akan disekuritisasi merupakan aset yang sudah menguntungkan. Sebut saja, Jasa Marga, jalan tol yang menguntungkan.

Lihat juga: Jokowi Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,2% Hingga Akhir Tahun

Namun, sebelum melakukan sekuritisasi, Jasa Marga perlu melakukan pemisahan (spin off) terlebih dahulu karena jalan tol yang ada di Jakarta bukan termasuk bagian dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sehingga perlu dibentuk entitas.

"Karena diperoleh saat Jasa Marga masih menjadi operator, jadi harus di spin off dulu menjadi entitas, sehingga butuh waktu lama. Jadi, next lah. Tol Jagorawi itu termasuk yang tadi, perlu spin off," tuturnya.

Dengan melakukan sekuritisasi aset, sambung dia, akan memudahkan Jasa Marga mencari dana untuk membangun proyek lain. Hal ini karena perusahaan butuh dana besar dalam membangun jalan tol. Namun begitu, Jasa Marga masih enggan merinci mengenai proses spin off tersebut.

"Ini lagi dimulai, tapi saya belum bisa bilang dulu timeline-nya. Kami paham arahannya dan kami tahu itu akan meningkatkan kapasitas keuangan kami. Sekuritisasi itu menjual kepastian pendapatan kepada pihak lain. Pihak lain itu memberikan dana di depan supaya kami bisa mengerjakan yang lain, dia mendapatkan kepastian pendapatan panjang," pungkasnya. (bir)