Terkait Freeport, Pemerintah Utamakan Holding BUMN Tambang
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Kamis, 17 Nov 2016 19:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan, pemerintah akan memprioritaskan dua sektor untuk dikejar pembentukan induk badan usaha atau holding BUMN di tahun ini.
"Yang tahun ini, kemungkinan kita harapkan kalau semua bisa lancar adalah minyak dan gas (migas) sama tambang," ungkap Rini usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Kamis (17/11).
Holding BUMN sektor pertambangan dipercepat pemerintah bersamaan dengan rencana pengalihan saham PT Freeport Indonesia milik pemerintah sebesar 9,36 persen ke holding BUMN.
Adapun, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sebagai pimpinan holding BUMN sektor pertambangan akan ditunjuk sebagai pemegang saham pemerintah di PT Freeport Indonesia.
Oleh karena itu, Rini memastikan, holding BUMN pertambangan harus segera siap. Pasalnya, sejumlah tugas di sektor pertambangan telah menunggu.
"Itu termasuk (urusan saham Freeport ke holding BUMN). Jadi, untuk holding tambang, semua yang ada urusannya dengan holding tambang akan kita masukkan," jelas Rini.
Namun begitu, hingga saat ini, Rini memastikan, pemerintah masih mengkaji pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan holding BUMN.
"Persiapan PP holding, kami juga komunikasi ke perusahaan yang go public. Kemudian komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, nanti diinformasikan juga ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tutup Rini.
Untuk diketahui, holding BUMN sektor pertambangan terdiri dari PT Timah (Persero), PT Bukit Asam (Persero), PT Aneka Tambang (Persero), dan PT Inalum (Persero) sebagai pimpinan holding.
Sementara, untuk holding sektor migas terdiri dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai pimpinan holding.
Sebagai informasi, pemerintah juga akan membentuk holding BUMN sektor jasa keuangan atau perbankan, pangan, jalan tol dan konstruksi, serta perumahan. (gir)
"Yang tahun ini, kemungkinan kita harapkan kalau semua bisa lancar adalah minyak dan gas (migas) sama tambang," ungkap Rini usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Kamis (17/11).
Holding BUMN sektor pertambangan dipercepat pemerintah bersamaan dengan rencana pengalihan saham PT Freeport Indonesia milik pemerintah sebesar 9,36 persen ke holding BUMN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Rini memastikan, holding BUMN pertambangan harus segera siap. Pasalnya, sejumlah tugas di sektor pertambangan telah menunggu.
Namun begitu, hingga saat ini, Rini memastikan, pemerintah masih mengkaji pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan holding BUMN.
"Persiapan PP holding, kami juga komunikasi ke perusahaan yang go public. Kemudian komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, nanti diinformasikan juga ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tutup Rini.
Sementara, untuk holding sektor migas terdiri dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai pimpinan holding.
Sebagai informasi, pemerintah juga akan membentuk holding BUMN sektor jasa keuangan atau perbankan, pangan, jalan tol dan konstruksi, serta perumahan. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK