Bangun RI dari Desa, Jokowi Tak Rela Dana Desa Dikorupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh pejabat daerah untuk tidak mengorupsi dana desa yang diberikan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pedesaan meski hanya satu rupiah pun.

Ia mencatat, jumlah dana desa yang akan diserahkan ke pemerintah daerah tahun depan mencapai Rp60 triliun. Meningkat signifikan dibandingkan alokasi dana desa 2015 sebesar Rp47 triliun.

“Secara keseluruhan transfer ke daerah dan dana desa tahun depan itu Rp764,9 triliun. Saya titip ke kepala desa, ke Bupati, Walikota dan Gubernur uang ini jangan di korupsi satu rupiah pun,” kata Jokowi usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Rabu (7/12).

Jokowi menyebut mekanisme pencegahan korupsi dana desa sudah dimiliki pemerintah. Sehingga ia berharap tidak ada orang yang mencoba-coba mengklaim duit tersebut demi kepentingannya sendiri.

“Hal ini juga menunjukan bahwa pusat dan daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri sangat ikhlas menetapkan alokasi anggaran transfer ke daerah lebih besar dibandingkan anggaran kementerian/lembaga (k/l) dalam APBN 2017.

Pilihan Redaksi BLU CPO Fund Trauma Dana Peremajaan Kebun Sawit Salah Sasaran Tepat Sasaran, Jokowi Naikkan Dua Kali Lipat Dana Desa 2018 Bupati Nganjuk Dijerat Pasal Konflik Kepentingan

“Alokasi itu lebih besar dibandingkan belanja k/l yang sebesar Rp763,6 triliun. Dengan alokasi tersebut, daerah memegang peranan yang semakin penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2017, Kamis (27/10) lalu.

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia masih ragu bahwa dana desa bisa dimanfaatkan secara efektif di lapangan.

“Uang kita semakin banyak diberikan kepada daerah, pertanyaannya apakah meraka menghasilkan dampak positif yang sama? Dana desa jumlahnya meningkat luar biasa pesat. Karena Jumlahnya sudah sangat signifikan, kita juga harus bisa melihat dari sisi governance dan efektivitasnya,” tegasnya. (gen)