PLN Sebut Jadwal Operasi PLTU Sumsel 8 Terancam Molor
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 08 Des 2016 22:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) mengatakan jadwal operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 kemungkinan akan mundur dari jadwal semula. Ini disebabkan karena perencanaan pembangunan PLTU Sumsel 8 dikembalikan ke rencana semula.
Pada awalnya, PLN meminta PT Bukit Asam (Persero) Tbk, selaku independent Power Producer (IPP) PLTU Sumsel 8, untuk mengubah jumlah unit dari angka semula 2x600 Megawatt (MW) menjadi 4x300 MW. Ini disebabkan karena transmisi PLN belum siap menampung listrik jika satu unitnya dipatok 600 MW.
Pasalnya, PLN belum menyelesaikan pembangunan transmisi lintas Sumatera sebesar 500 kiloVolt (kV), sehingga perusahaan setrum pelat merah itu berpotensi terkena denda take or pay. Selain itu, jika PTBA tetap memasang rencana kapasitas awal, itu disinyalir akan menimbulkan ketidakstabilan suplai listrik.
Dengan kapasitas sebesar 1.200 MW, Sumsel 8 mengambil porsi 25 persen dari beban listrik Sumatera sebesar 4.850 MW. Jika salah satu unitnya yang berkapasitas 600 MW mengalami kerusakan, maka 12,37 persen rumah tangga di Sumatera bisa mengalami pemadaman serius.
Namun, PLN ternyata berubah pikiran. Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso menjelaskan, skema pembangunan PLTU Sumsel 8 akan kembali menjadi 2x600 MW. Hal ini, ujarnya, disebabkan karena perusahaan memikirkan tambahan investasi yang perlu digelontorkan PTBA jika jumlah unit pembangkitnya berubah.
"Kita tidak jadi berubah ke 4x300 MW, tetap ke 2x600 MW. Kalau mengubah unit kapasitas, artinya mengubah semuanya. Seperti keekonomian, tarif, dan sebagainya," tutur Iwan, Rabu (8/12)
Dengan demikian, maka jadwal operasi Sumsel 8 juga harus ikut menyesuaikan realisasi jaringan transmisi 500 kV yang ditargetkan rampung 2021. Sehingga, jadwal operasi Sumsel 8 akan mundur dua tahun dari tenggat seharusnya, yaitu 2019. Tentu saja, transmisi ini harus siap untuk menampung listrik sebesar 2x600 MW.
"Karena transmisi 500 kV keluar, PLTU Sumsel 8 minimal bisa beroperasi tahun 2021. Kami juga sudah omongkan dengan PTBA, justru ini kan permintaan mereka (untuk tidak mengubah unit)," lanjutnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin mengaku belum mendapat kabar secara resmi dari PLN kalau jadwal operasi Sumsel 8 bisa mundur. Menurutnya, target operasional PLTU Sumsel 8 tetap dijadwalkan tahun 2019, sesuai dengan rapat terakhir bersama PLN.
"Saya belum mendapat kabar resmi dari PLN terkait potensi mundurnya jadwal PLTU Sumsel 8. Tapi memang, kami kemarin tidak setuju dengan perubahan unit yang ditawarkan PLN," jelas Arviyan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/12).
Jika PLTU Sumsel diubah dari 2x600 MW menjadi 3x400 MW, maka itu bisa mengubah desain Engineering, Procurement, and Construction (EPC), mengubah investasi, serta mengubah tarif listrik yang dijual ke PLN. Selain itu, mitra PTBA di dalam pengerjaan PLTU Sumsel 8, China Huadian Hongkong juga menolak perubahan jumlah unit ini.
"Kalau misalnya PLN minta kami ubah ke 4x300 MW, ini sama saja menyuruh proyek Sumsel 8 batal. Selain itu, sesuai rapat terakhir, harusnya tetap disepakati PLTU Sumsel 8 beroperasi 2019," tegasnya.
Sebagai informasi, Sumsel 8 direncanakan memiliki kapasitas 2x620 Megawatt (MW) dengan nilai investasi US$1,6 miliar. Proyek ini dikerjakan bersama China Huadian Hong Kong dan membentuk anak usaha bernama PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP).
PPA pertama sudah ditandatangani pada tahun 2012 lalu. Sementara itu, groundbreaking sebetulnya sudah dimulai pada November tahun lalu. (gen)
Pada awalnya, PLN meminta PT Bukit Asam (Persero) Tbk, selaku independent Power Producer (IPP) PLTU Sumsel 8, untuk mengubah jumlah unit dari angka semula 2x600 Megawatt (MW) menjadi 4x300 MW. Ini disebabkan karena transmisi PLN belum siap menampung listrik jika satu unitnya dipatok 600 MW.
Pasalnya, PLN belum menyelesaikan pembangunan transmisi lintas Sumatera sebesar 500 kiloVolt (kV), sehingga perusahaan setrum pelat merah itu berpotensi terkena denda take or pay. Selain itu, jika PTBA tetap memasang rencana kapasitas awal, itu disinyalir akan menimbulkan ketidakstabilan suplai listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, PLN ternyata berubah pikiran. Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso menjelaskan, skema pembangunan PLTU Sumsel 8 akan kembali menjadi 2x600 MW. Hal ini, ujarnya, disebabkan karena perusahaan memikirkan tambahan investasi yang perlu digelontorkan PTBA jika jumlah unit pembangkitnya berubah.
Dengan demikian, maka jadwal operasi Sumsel 8 juga harus ikut menyesuaikan realisasi jaringan transmisi 500 kV yang ditargetkan rampung 2021. Sehingga, jadwal operasi Sumsel 8 akan mundur dua tahun dari tenggat seharusnya, yaitu 2019. Tentu saja, transmisi ini harus siap untuk menampung listrik sebesar 2x600 MW.
"Karena transmisi 500 kV keluar, PLTU Sumsel 8 minimal bisa beroperasi tahun 2021. Kami juga sudah omongkan dengan PTBA, justru ini kan permintaan mereka (untuk tidak mengubah unit)," lanjutnya.
Di sisi lain, Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin mengaku belum mendapat kabar secara resmi dari PLN kalau jadwal operasi Sumsel 8 bisa mundur. Menurutnya, target operasional PLTU Sumsel 8 tetap dijadwalkan tahun 2019, sesuai dengan rapat terakhir bersama PLN.
"Saya belum mendapat kabar resmi dari PLN terkait potensi mundurnya jadwal PLTU Sumsel 8. Tapi memang, kami kemarin tidak setuju dengan perubahan unit yang ditawarkan PLN," jelas Arviyan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/12).
Jika PLTU Sumsel diubah dari 2x600 MW menjadi 3x400 MW, maka itu bisa mengubah desain Engineering, Procurement, and Construction (EPC), mengubah investasi, serta mengubah tarif listrik yang dijual ke PLN. Selain itu, mitra PTBA di dalam pengerjaan PLTU Sumsel 8, China Huadian Hongkong juga menolak perubahan jumlah unit ini.
"Kalau misalnya PLN minta kami ubah ke 4x300 MW, ini sama saja menyuruh proyek Sumsel 8 batal. Selain itu, sesuai rapat terakhir, harusnya tetap disepakati PLTU Sumsel 8 beroperasi 2019," tegasnya.
Sebagai informasi, Sumsel 8 direncanakan memiliki kapasitas 2x620 Megawatt (MW) dengan nilai investasi US$1,6 miliar. Proyek ini dikerjakan bersama China Huadian Hong Kong dan membentuk anak usaha bernama PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP).
PPA pertama sudah ditandatangani pada tahun 2012 lalu. Sementara itu, groundbreaking sebetulnya sudah dimulai pada November tahun lalu. (gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK