Pemerintah Izinkan Swasta Jual Listrik di Desa Terpencil

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan peraturan terkait diperbolehkannya swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggarap sektor ketenagalistrikan di wilayah-wilayah terpencil. Beleid berbentuk Peraturan Menteri ESDM ini sedang diproses oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan, di dalam peraturan tersebut pemerintah hanya memperbolehkan swasta untuk menjual listrik pada 2.519 desa yang belum teraliri listrik.

Oleh karenanya, pemerintah juga akan membatasi kapasitas pembangkit maksimal yang bisa dibangun oleh satu perusahaan swasta di satu daerah tertentu yaitu 50 Megawatt (MW).

"Nanti di situ akan berlaku seperti PT PLN (Persero) mini. Jadi listrik dibangkitkan sendiri, disalurkan sendiri, hitung sendiri untung ruginya. Permen sudah dalam proses legislasi di Kemenkumham, jadi pemerintah sudah mendorong swasta, koperasi, BUMD untuk berbisnis dan beperan serta dalam penyediaan listrik skala kecil. Dengan ini kami harap 2.500 desa sudah bisa teraliri listrik pada 2019," ujar Alihuddin, Selasa (29/11).

Kendati demikian, bukan berarti swasta bebas memilih tenaga pembangkit listrik yang akan dibangun. Menurutnya, pembangkit yang dibangun harus berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) demi menyokong target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 25 persen terhadap bauran energi (Energy Mix) pada 2025 mendatang sesuai arahan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Namun, nantinya pemerintah akan mengutamakan pembangunan pembangkit dengan skema hybrid agar listrik bisa dirasakan selama 24 jam. Pembangkit hybrid adalah pembangkit listrik yang digerakkan dua tenaga secara bergantian sesuai potensi energi di daerah tersebut.

"Porsi EBT harus mencapai 25 persen pada 2025. Jika porsi EBT tidak tercapai, maka pemanfaatan gas harus dimaksimalkan. Namun khusus bagi 2.500 desa, pemanfaatan energi setempat dengan skema hybrid perlu diutamakan," lanjutnya.

Pilihan Redaksi Optimalkan PLTG, Sulut dan Gorontalo Surplus Listrik 70,9 MW Wakil Komut Arcandra Tahar Bisa jadi Energi Baru Pertamina Enam Bank Asing Pinjami Adaro Rp5,3 Triliun

Subsidi Pemerintah

Alihuddin menambahkan, pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada pengembang swasta jika nanti listrik yang disalurkan memiliki daya 450 Volt-Ampere (VA). Sayangnya, ia tak membeberkan mekanisme subsidinya secara lebih lanjut.

"Yang kami harapkan adalah bagaimana rasio elektrifikasi bisa mencapai 97 persen di tahun 2019 mendatang," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebut sudah ada proyek percontohan (pilot project) yang menunjukkan bahwa perusahaan pengganti PLN bisa menyediakan listrik bagi masyarakat. Ia mengatakan, daerah tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Riau yang listriknya disediakan oleh BUMD setempat, Tuah Sekata.

"Di Pelalawan ini sudah 10 tahun melistriki wilayahnya secara mandiri dengan konsumen 6 ribu lebih pelanggan termasuk kantor Bupati. Mengambil contoh itu, kami harap tahun ini peraturan swasta garap listrik desa bisa dimulai," ujarnya, pekan lalu.

Menurut data Kementerian ESDM, saat ini ada 2.519 desa di Indonesia yang belum menikmati listrik. Dari angka tersebut, sebanyak 2.376 desa, atau 94,32 persen, berlokasi di Papua. Sementara itu, saat ini terdapat 10.140 desa yang belum teraliri listrik secara 24 jam dan 69.531 desa yang telah dialiri listrik secara penuh. (gen)