BI: Uang Baru Dicetak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank sentral menegaskan bahwa pencetakan uang baru sesuai kebutuhan masyarakat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, hal ini sesuai dengan tugasnya dalam pengelolaan uang beredar.

Penegasan BI tersebut sekaligus menepis isu miring terkait penerbitan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Sekadar informasi, akhir-akhir ini, media sosial memang diramaikan dengan pro kontra desain baru uang rupiah.

"BI senantiasa memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar," ujarnya, Jumat (23/12).

Pilihan Redaksi Bank Danamon Siapkan Rp2 T untuk Libur Natal dan Tahun Baru BI: Uang Beredar Natal dan Tahun Baru Rp630 Triliun Libur Natal dan Tahun Baru, BRI Siapkan Rp17 Triliun

Sebagai bagian dari siklus pengelolaan uang, sambung Tirta, BI secara rutin melakukan penarikan uang yang tidak layak edar di masyarakat dan menggantikannya dengan uang dalam kondisi layak edar atau yang baru dicetak.

Ia menerangkan, uang baru emisi 2016 memang sengaja dicetak dan diedarkan untuk menggantikan uang yang sudah tidak layak edar untuk kemudian ditarik. Dengan demikian, tidak akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga, jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga sesuai kebutuhan.

"Dengan monitoring yang ketat, BI memastikan bahwa jumlah uang yang ditarik dan dimusnahkan dari waktu ke waktu tidak pernah lebih dari yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat," ungkapnya.

Itu berarti, tidak terdapat tambahan pencetakan dan pengedaran uang dari jumlah yang ditetapkan BI. BI meyakini posisinya merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengedaran dan penarikan uang rupiah. Pemusnahan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan setiap tahunnya tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tirta juga mengatakan, proses pencetakan uang baru seluruhnya dilakukan melalui Perum Peruri. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, pencetakan rupiah dilakukan oleh BI, dengan menunjuk badan usaha milik negara.

"BI menegaskan bahwa pencetakan uang rupiah tahun emisi 2016 dilakukan seluruhnya oleh Perum Peruri. Dalam proses pencetakan, Bank Indonesia menyerahkan bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu," jelasnya.

Perum Peruri kemudian melaksanakan pencetakan uang dan menyerahkannya kembali ke BI dengan jumlah sesuai dengan bahan uang yang diserahkan oleh BI. Dalam proses ini, dilaksanakan pula verifikasi/penghitungan ulang oleh bank sentral.

Ia memastikan, pengelolaan uang rupiah akan selalu dilaporkan bank sentral secara periodik setiap tiga bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara berkala terhadap BI.

"Pelaksanaan audit oleh BPK dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, terdiri dari audit umum dan audit terkait pengelolaan uang," pungkasnya. (bir/gen)