Kemenkeu Kembalikan 92 Persen PNBP dari Polri untuk Polri
CNN Indonesia
Jumat, 06 Jan 2017 13:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya pengurusan surat kendaraan bermotor akan dikembalikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
"Kenapa untuk peningkatan pelayanan? Sebab, PNBP yang menjadi pemasukan dari Polri ini 92 persen dikembalikan untuk digunakan kembali oleh Polri untuk pelayanan dari PNBP terkait," tutur Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (6/1).
Sementara, 8 persen sisa setoran PNBP disalurkan untuk menyumbang anggaran pendidikan, kesehatan, dan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut, Askolani juga menegaskan bahwa perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, yang menjadi dasar penyesuaian biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, dilakukan melalui proses yang panjang oleh seluruh Kementerian/Lembaga (KL) dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan dari Polri sendiri telah masuk sejak 2015.
Bahkan, revisi biaya tersebut juga berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kelemahan berupa tidak ada dasar hukum dalam penetapan pungutan yang tidak sesuai dengan tarif, yang banyak terjadi di lapangan.
"Jadi untuk menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan pelayanan maka revisi tarif ini dilakukan," ujar Askolasi.
Tak Andalkan APBN
Secara terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Boy Rafli Amar mengungkapkan anggaran peningkatan pelayanan publik dari pos penghasil PNBP sebagian besar memang ditopang dari raupan PNBP terkait. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PNBP.
Dalam hal ini, Polri tidak bisa banyak mengalokasikan pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk peningkatan pelayanan pengurusan surat kendaraan bermotor, di mana beberapa pos di dalamnya masih memerlukan pagu lebih tinggi.
"Anggaran APBN itu kan fokus kepada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Itu pun kami sudah sangat ketat. Dari pagu ideal yang kami usulkan masih ada beberapa yang kami harapkan lebih, seperti misalnya tunjangan kinerja," ujar Boy.
Sebagai informasi, tahun ini target PNBP yang ditarik Polri mencapai Rp7,41 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar Rp5,38 triliun.
"Kenapa untuk peningkatan pelayanan? Sebab, PNBP yang menjadi pemasukan dari Polri ini 92 persen dikembalikan untuk digunakan kembali oleh Polri untuk pelayanan dari PNBP terkait," tutur Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (6/1).
Sementara, 8 persen sisa setoran PNBP disalurkan untuk menyumbang anggaran pendidikan, kesehatan, dan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, revisi biaya tersebut juga berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kelemahan berupa tidak ada dasar hukum dalam penetapan pungutan yang tidak sesuai dengan tarif, yang banyak terjadi di lapangan.
Secara terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Boy Rafli Amar mengungkapkan anggaran peningkatan pelayanan publik dari pos penghasil PNBP sebagian besar memang ditopang dari raupan PNBP terkait. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PNBP.
Dalam hal ini, Polri tidak bisa banyak mengalokasikan pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk peningkatan pelayanan pengurusan surat kendaraan bermotor, di mana beberapa pos di dalamnya masih memerlukan pagu lebih tinggi.
"Anggaran APBN itu kan fokus kepada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Itu pun kami sudah sangat ketat. Dari pagu ideal yang kami usulkan masih ada beberapa yang kami harapkan lebih, seperti misalnya tunjangan kinerja," ujar Boy.
Sebagai informasi, tahun ini target PNBP yang ditarik Polri mencapai Rp7,41 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sebesar Rp5,38 triliun.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK