Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis bisa mencapai target pemerintah melakukan inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019. Pasalnya, berdasarkan survei terakhir OJK, pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 67,8 persen.
“Kami yakin target Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dicanangkan oleh Pak Presiden (Joko Widodo) dan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) rasanya bisa kami wujudkan," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Jumat (13/1).
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Seotiono menambahkan, sebelumnya survei sejenis dilakukan pada tahun 2013. Kala itu, survei dilakukan terhadap 8 ribu responden di 20 provinsi di Indoneisa. Hasilnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 59,7 persen dengan tingkat literasi keuangan yang sangat rendah yaitu 21,8 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada survei yang digelar tahun lalu, jumlah responden yang mengikuti survei mencapai 10 ribu responden di 34 provinsi. Selain tingkat inklusi meningkat, tingkat literasi juga menunjukkan perbaikan ke kisaran 29 persen.
"Pada survei yang ini kami juga menambahkan pertanyaan untuk bisa dipadankan dengan survei Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia sehingga kita bisa tahu letak Indonesia di mana dibandingkan misalnya dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura," ujar Kusumaningtuti.
Lebih lanjut, OJK dalam survei tersebut membagi sektor jasa keuangan menjadi enam sub sektor yaitu sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan badan penyelenggara jaminan sosial. Dari keenam sub-sektor tersebut, tingkat inklusi dan literasi tertinggi masih berada pada sektor perbankan.
"Tapi pertumbuhan tingkat inklusi dan literasi terbesar salah satunya ada di pasar modal," kata Titu.
Namun demikian, perempuan yang kerap disapa Titu mengakui tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia masih merupakan yang terendah di lima negara terbesar di Asia Tenggara.
"Di Asean-5 kita masih terendah. Asean 5 itu kan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Nah, kita masih yang terendah," ujarnya.
Ke depan, OJK bekerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait akan terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui edukasi. Tingkat inklusi dan literasi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pemerataan kesejahteraan melalui perbaikan ekonomi masyarakat.
(gen)