Harga Cabai Meroket, Pemerintah Diminta Tahan Intervensi

CNN Indonesia
Jumat, 06 Jan 2017 18:17 WIB
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai intervensi pasokan bisa menimbulkan perebutan antara pemerintah dan pedagang.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai intervensi pasokan bisa menimbulkan perebutan antara pemerintah dan pedagang. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat pertanian menilai pemerintah tak perlu banyak melakukan intervensi dengan mengerahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengontrol harga komoditas cabai yang tengah melambung tinggi.

"Kalau pemerintah terlalu banyak intervensi ikut cari pasokan justru harga cabai akan semakin menggila. Karena semua pihak berebut pasokan, ini perlu hati-hati," ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan telah menugaskan perusahaan pelat merah, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk ikut mendistribusikan pasokan cabai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemendag menugaskan PPI dalam hal distribusi pasokan cabai ke beberapa titik yang mengalami penipisan pasokan dan memiliki harga yang teramat tinggi, seperti di Sumatera dan Kalimantan.

Belum lagi, PPI juga diberi tugas untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar mendapatkan pasokan cabai berlebih dari sentra-sentra produksi cabai, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Namun begitu, Dwi justru khawatir hal ini menimbulkan perebutan pasokan di sentra produksi cabai antara pemerintah dengan pedagang besar, yang pada rantainya juga menjalankan peran distribusi.

Belum lagi, ia menilai, PPI belum cukup mumpuni untuk ambil bagian dalam distribusi pasokan cabai. Pasalnya, PPI tak memiliki fasilitas dan tak berpengalaman dalam kondisi seperti ini.

"Ini seperti coba-coba, PPI ini tidak punya fasilitas untuk distribusi itu. Lebih baik pemerintah kerja sama dengan pengusaha atau pedagang saja," imbuh Dwi yang juga pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE).

Sedangkan langkah lain untuk mengamankan pasokan dalam negeri dengan melakukan impor cabai dari luar negeri disebut Dwi merupakan langkah yang harus dihindari pemerintah.

Sebab, saat pemerintah melakukan impor cabai saat ini, pasokan baru akan masuk setidaknya Februari dan Maret. Sementara, di bulan tersebut terjadi panen cabai petani sehingga justru akan membuat petani tercekik.

Ketersediaan pasokan yang tinggi di Februari dan Maret dari hasil panen akan kian berlimpah bila ditambah impor sehingga dikhawatirkan harga cabai petani justru terkerek jatuh.

"Kalau baru ide impor sekarang justru mematikan petani. Jadi, pemerintah kalau mau benahi distribusi saja, rangkul produsen dan pedagang," terangnya.

Selain itu, Dwi juga mengkritik sikap pemerintah yang selalu kewalahan saat harga sudah teramat tinggi. Seharusnya, lanjutnya, pemerintah hadir jauh sebelum harga melesat terlalu jauh sehingga hal semacam ini tak terjadi.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER