Pemerintah Cicil Biaya Pembangunan LRT Rp2 Triliun
CNN Indonesia
Rabu, 11 Jan 2017 19:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana mencicil biaya pengerjaan proyek Light Rail Transit (LTR) atawa kereta ringan di Jabodebek dan Palembang, Sumatra Selatan, masing-masing sebesar Rp1 triliun kepada dua kontraktor.
PT Adhi Karya Tbk menjadi kontraktor untuk LRT Jabodebek, sedangkan PT Waskita Karya Tbk bertanggungjawab untuk pembangunan kereta ringan di Palembang.
"Dari pemerintah, kami bayar masing-masing Rp1 triliun. Jadi, Rp1 triliun untuk LRT Jabodebek dan LRT Palembang Rp1 triliun," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengutip ANTARA, Rabu (11/1).
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengungkapkan, pemerintah memang masih melakukan pembicaraan terkait pendanaan pengganti biaya konstruksi yang masih dibebankan kepada kontraktor.
"Atas angsuran itu sendiri, kami akan bicara dengan Menteri Keuangan pada pekan ini untuk dicari solusinya dengan pendanaan apa. Apakah dengan pinjaman bank, sukuk atawa lainnya. Nanti, Menkeu (yang tentukan)," terang dia.
Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, pembayaran pengganti biaya pengerjaan proyek akan dilakukan bertahap dari total biaya sekitar Rp23,5 triliun.
Meski, tahun ini akan mendapat penggantian sebesar Rp1 triliun, Budi mengaku, belum ada kepastian periode penggantian biaya konstruksi lantaran masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
"Belum dipastikan sampai 2024 mendatang atau kapan, nanti dikaji Kemenkeu dulu," imbuhnya.
Adapun, hingga saat ini, ia menjelaskan, perseroan sudah merogoh kocek sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan awal. "Untuk tahun ini, kami menganggarkan biaya untuk LRT sebesar Rp7 triliun," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, perseroan akan menerbitkan obligasi. Namun, saat ini, perseroan masih terus mempertimbangkan opsi lain termasuk pinjaman dari perbankan.
"Berapa komposisinya, masih dipelajari," terang Budi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pendanaan proyek LRT Jabodebek tidak bermasalah. Adapun, angsuran yang diberikan pemerintah untuk mengganti biaya pengerjaan proyek juga termasuk pemberian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun.
"Kami tadi bicarakan dengan Menhub dan Kemenkeu supaya proyek ini kontinuitasnya bisa selesai 2019 mendatang. Pendanaannya kami lihat yang terbaik. Apakah sukuk atau apa. Mungkin, minggu depan kami akan dapat gambaran lebih jelas lagi," pungkasnya.
PT Adhi Karya Tbk menjadi kontraktor untuk LRT Jabodebek, sedangkan PT Waskita Karya Tbk bertanggungjawab untuk pembangunan kereta ringan di Palembang.
"Dari pemerintah, kami bayar masing-masing Rp1 triliun. Jadi, Rp1 triliun untuk LRT Jabodebek dan LRT Palembang Rp1 triliun," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengutip ANTARA, Rabu (11/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atas angsuran itu sendiri, kami akan bicara dengan Menteri Keuangan pada pekan ini untuk dicari solusinya dengan pendanaan apa. Apakah dengan pinjaman bank, sukuk atawa lainnya. Nanti, Menkeu (yang tentukan)," terang dia.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, pembayaran pengganti biaya pengerjaan proyek akan dilakukan bertahap dari total biaya sekitar Rp23,5 triliun.
Meski, tahun ini akan mendapat penggantian sebesar Rp1 triliun, Budi mengaku, belum ada kepastian periode penggantian biaya konstruksi lantaran masih harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
"Belum dipastikan sampai 2024 mendatang atau kapan, nanti dikaji Kemenkeu dulu," imbuhnya.
Adapun, hingga saat ini, ia menjelaskan, perseroan sudah merogoh kocek sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan awal. "Untuk tahun ini, kami menganggarkan biaya untuk LRT sebesar Rp7 triliun," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, perseroan akan menerbitkan obligasi. Namun, saat ini, perseroan masih terus mempertimbangkan opsi lain termasuk pinjaman dari perbankan.
"Berapa komposisinya, masih dipelajari," terang Budi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pendanaan proyek LRT Jabodebek tidak bermasalah. Adapun, angsuran yang diberikan pemerintah untuk mengganti biaya pengerjaan proyek juga termasuk pemberian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun.
"Kami tadi bicarakan dengan Menhub dan Kemenkeu supaya proyek ini kontinuitasnya bisa selesai 2019 mendatang. Pendanaannya kami lihat yang terbaik. Apakah sukuk atau apa. Mungkin, minggu depan kami akan dapat gambaran lebih jelas lagi," pungkasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK