'Kuping Panas', Menhub Evaluasi Anggaran Semua Proyek
CNN Indonesia
Kamis, 19 Jan 2017 14:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana mengevaluasi pengadaan anggaran setiap proyek secara detil untuk memperbaiki penyerapan anggaran tahun ini yang ditargetkan sampai 92 persen.
"Saya mengevaluasi anggaran untuk proyek satu per satu sekarang ini. Ini sudah putaran ketiga. Selalu saya tanyakan kamu mau bangun mana? Siapa yang akan bangun? Untuk apa?" kata Budi seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/1).
Ia menjelaskan, apabila tidak ada kesesuaian antara anggaran yang akan dialokasikan dengan proyek yang akan dikerjakan, maka akan dikoreksi kembali.
"Saya koreksi lagi supaya yang ditenderkan sesuai dengan itu [anggaran], kalau ada perubahan yang mendasar, kami lihat satu per satu dengan baik," tuturnya.
Untuk diketahui, selama 2016, Kementerian Perhubungan hanya mampu menyerap anggaran hingga 83 persen atau senilai Rp31,7 triliun dari total anggaran setelah pemotongan, yaitu Rp38,4 triliun.
Untuk itu, Budi menargetkan penyerapan anggaran 2017 dipatok hingga 92 persen.
"Kuping saya panas, departemen atau kementerian lain bisa sampai 90 persen, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyerapan APBN kami relatif stagnan," ucapnya.
Budi mengimbau kepada jajarannya agar tidak mengandalkan efisiensi untuk mencapai target penyerapan anggaran. Sebaiknya, kata dia, efisiensi dilakukan sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditandatangani.
"Penyerapan anggaran bagus tapi karena efisiensi itu nonsense, sebenarnya penyerapan tahun lalu itu sampai 95 persen tapi dikurangi efisiensi 11 persen," ujarnya.
Karena hal itu, Budi memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk memeriksa ke daerah-daerah terkait adanya potensi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan proyek.
"Inspektorat Jenderal adalah pengawas internal, kalau pengawasnya cincai (mudah dipengaruhi), bahaya ini," tukasnya.
Ia mencontohkan pembangunan bandara di wilayah Indonesia Timur yang landasan pacunya ingin diperpanjang menjadi 2.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan sedang sekelas Boeing 737.
"Pesawat ATR saja cuma dua kali seminggu di situ, kemudian minta jadi 2.500 meter 'kan enggak make sense," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenhub Cris Kuntadi mengatakan pihaknya banyak menemukan proyek-proyek yang pengadaan anggarannya tidak sesuai.
Sebagai contoh, rencana alokasi anggaran untuk pengembangan Bandara Buntuk Kunik dan Bandara Pongtiku, Tana Toraja senilai Rp100 miliar.
"Itu anggarannya terlalu besar, mubazir, untuk itu kami potong. Selain itu juga di Tual, mereka punya guest house, tapi mau bangun lagi mess untuk pelaut," imbuhnya.
"Saya mengevaluasi anggaran untuk proyek satu per satu sekarang ini. Ini sudah putaran ketiga. Selalu saya tanyakan kamu mau bangun mana? Siapa yang akan bangun? Untuk apa?" kata Budi seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/1).
Ia menjelaskan, apabila tidak ada kesesuaian antara anggaran yang akan dialokasikan dengan proyek yang akan dikerjakan, maka akan dikoreksi kembali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, selama 2016, Kementerian Perhubungan hanya mampu menyerap anggaran hingga 83 persen atau senilai Rp31,7 triliun dari total anggaran setelah pemotongan, yaitu Rp38,4 triliun.
"Kuping saya panas, departemen atau kementerian lain bisa sampai 90 persen, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyerapan APBN kami relatif stagnan," ucapnya.
Budi mengimbau kepada jajarannya agar tidak mengandalkan efisiensi untuk mencapai target penyerapan anggaran. Sebaiknya, kata dia, efisiensi dilakukan sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditandatangani.
"Penyerapan anggaran bagus tapi karena efisiensi itu nonsense, sebenarnya penyerapan tahun lalu itu sampai 95 persen tapi dikurangi efisiensi 11 persen," ujarnya.
Karena hal itu, Budi memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk memeriksa ke daerah-daerah terkait adanya potensi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan proyek.
"Inspektorat Jenderal adalah pengawas internal, kalau pengawasnya cincai (mudah dipengaruhi), bahaya ini," tukasnya.
Ia mencontohkan pembangunan bandara di wilayah Indonesia Timur yang landasan pacunya ingin diperpanjang menjadi 2.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan sedang sekelas Boeing 737.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenhub Cris Kuntadi mengatakan pihaknya banyak menemukan proyek-proyek yang pengadaan anggarannya tidak sesuai.
Sebagai contoh, rencana alokasi anggaran untuk pengembangan Bandara Buntuk Kunik dan Bandara Pongtiku, Tana Toraja senilai Rp100 miliar.
"Itu anggarannya terlalu besar, mubazir, untuk itu kami potong. Selain itu juga di Tual, mereka punya guest house, tapi mau bangun lagi mess untuk pelaut," imbuhnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK