Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) memprediksi tingkat inflasi pada tahun ini bakal sedikit lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu. Sepanjang 2016, Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,02 persen sekaligus menjadi yang terendah sejak 2010.
Kepala Departemen kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menyebut, potensi kenaikan inflasi tersebut muncul akibat rencana pemerintah untuk terus mereformasi sejumlah bantuan subsidi yang berpangkal pada kenaikan harga barang dan jasa.
Khusus tahun ini, bank sentral memprediksi angka inflasi akan berada sedikit di atas 4 persen, sejalan dengan prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan inflasi barangkali tidak teralu rendah, karena ada
administered prices (harga yang diatur pemerintah) yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Juda, Kamis (19/1).
Oleh karena itu, ia menilai masih ada beberapa reformasi subsidi yang harus dilakukan pemerintah.
“Tahun 2017 ini baseline kami bisa diatas 4 persen, kami setuju dengan apa yang disampaikan Bu Menteri, kemungkinan di atas 4 persen," tegasnya.
Mengawali tahun ini, masyarakat Indonesia memang dikejutkan oleh sejumlah kenaikan tarif barang dan jasa. Sebut saja kenaikan tarif BBM jenis Pertamax dan Pertalite, kenaikan tarif administrasi STNK hingga diterbitkannya golongan tarif listrik baru bagi pelanggan golongan 900 VA.
Rencana penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) sebanyak tiga kali tahun ini diproyeksi bisa berkontribusi sebesar 0,9 persen terhadap laju inflasi tahun ini. Sementara itu, kebijakan kenaikan tarif administrasi STNK diprediksi tidak akan berpengaruh signifikan.
"Kalau STNK, perlu dipahami dulu, STNK yang jelas itu biaya administrasi kan. Bobotnya di dalam keranjang inflasi 0, 22 persen. Kemarin naiknya kan sekitar 100 persen, kira-kira dampaknya 0,22-0,24 persen perkiraan kami," jelasnya.
Lebih lanjut, Juda mengatakan, sumber tekanan inflasi tahun ini selain kenaikan
adimistered prices adalah harga pangan,
"
Volatile food harus diperhatikan, kita tahu di 2016 volatile cukup terjaga. Tahun lalu
administered prices terjaga. Tahun ini , ini yang harus diperhatikan. Ini adalah bagian dari keberlanjutan kebijakan yang dilakukan pemerintah," kata Juda.