Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Unsur Pemangku Kepentingan Tumiran menjelaskan, rumusan itu muncul setelah sidang ke-20 DEN dilakukan Senin pekan ini. Menurutnya, anggota sidang menyepakati bahwa penjualan listrik dari pembangkit EBT ditetapkan sebesar 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik regional.
Tumiran mengatakan, formulasi ini merupakan opsi yang terbaik. Karena jika tarif EBT ditetapkan sesuai BPP nasional, maka pengembangan pembangkit EBT di beberapa daerah tidak akan mencapai keekonomian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana sekarang, keekonomian energi baru bisa terukur. Untuk itu diberi urang, di mana harga EBT tidak sama tapi disesuaikan dengan potensi EBT agar bisa memasok ke suatu wilayah. Harga di setiap daerah dibuat tidak sama," jelas Tumiran di Kementerian ESDM, Senin (23/1).
"Jawa bisa diperlakukan BPP nasional. Kalau BPP regional itu lebih rendah daripada BPP Nasional maka diberlakukan berdasarkan BPP nasional," terangnya.
Melengkapi ucapan Tumiran, anggota DEN Achdiat Atmawinata menuturkan, kebijakan ini baik untuk mendorong porsi EBT di dalam bauran energi (energy mix) tahun 2025 sebesar 23 persen sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dengan sisa delapan tahun, menurutnya Indonesia harus segera melakukan percepatan.
Sementara itu, Indonesia setidaknya harus meningkatkan penggunaan listrik EBT menjadi 10.600 MW hingga akhir 2017 jika ingin target energy mix tercapai. DEN meramal, jika tak ada perbaikan kebijakan, maka realisasi listrik EBT hanya 9.100 MW di tahun 2017.
"Tahun 2025 sebentar lagi, dan tentunya suplai ini harus disinergikan dengan demand side. Dengan pengembangan EBT, kami harap industri di luar Jawa juga bisa bertumbuh," katanya. (gir)