Bank Dunia Punya US$197 juta untuk Bangun Rumah Murah Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengantongi komitmen bantuan sebesar US$197 juta setara Rp2,62 triliun dari Bank Dunia untuk program pembangunan sejuta rumah murah Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tahun ini.

Maurin Sitorus, Direktur Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menuturkan duit sebanyak itu rencananya akan dimasukkan pemerintah ke dalam program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang mulai dijalankan 2017 ini.

Ia menyebut rencananya Program BP2BT ini akan menargetkan sebanyak 715 ribu unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rata–rata bantuan yang akan diberikan untuk MBR ini diperkirakan sebesar Rp27 juta rupiah per rumah tangga,” kata Maurin, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Rabu (25/1).

Maurin menuturkan program BP2BT rencananya akan diluncurkan pertengahan 2017. Pemerintah dan Bank Dunia tengah fokus membahas pelaksanaan teknis pencairan dana bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

“Program BP2BT ini ditujukan bagi Pekerja Informal. Kami tengah merancang program bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan. Jadi pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu sekitar enam bulan sampai satu tahun,” jelasnya.

Pilihan Redaksi Bank Pelaksana Bakal Gemukkan Pendanaan FLPP Pemerintah Pede Tembus Target 1 Juta Rumah Tahun Ini Menilik Sang 'Koppigheid' di Sosok AHY, Ahok hingga Anies

Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan maka pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka.

Tunjuk Bank Pelaksana

Untuk menjalankan program BP2BT ini, rencananya pemerintah juga akan menggandeng beberapa Bank pelaksana. Beberapa bank yang berpotensi ikut serta dalam program BP2BT diantaranya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Bank Artha Graha, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Selain itu, Program ini akan melibatkan juga lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Jamkrindo.

Menurut Maurin, pemerintah perlu memutar otak mencari tarif pembiayaan termurah yang bisa dijangkau MBR sehingga bisa mempercepat target pemerintah memangkas angka backlog perumahan yang mencapai 13,5 juta unit sampai akhir tahun lalu. Sementara kebutuhan perumahan per tahunnya mencapai 800 ribu unit.

Untuk Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menargetkan Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 120 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 225 ribu unit dan penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar 550 ribu unit.