Pemerintah dan BI Putar Otak Kendalikan Inflasi 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memutar otak untuk menekan kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food). Hal itu dilakukan untuk mengkompensasi efek kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price) terhadap inflasi sepanjang tahun 2017.

"Tadi pembicaraan kami lebih banyak ke bagaimana supaya [inflasi] volatile food-nya lebih baik dikendalikan, supaya inflasi tidak terlalu tinggi," kata Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri High Level Meeting Koordinasi Pengendalian Inflasi Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bank Indonesia (BI), Selasa (25/1).

Mantan Gubernur BI ini menyatakan tahun ini risiko inflasi administered price salah satunya dipicu dari penyesuaian tarif listrik.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mencabut subsidi listrik bagi pelanggan golongan 900 volt ampere (VA) akan dilakukan secara bertahap pada Januari, Maret, dan Mei tahun ini. Akibatnya, sebanyak 18 juta pelanggan listrik golongan 900 VA harus membayar dengan tarif listrik normal.

"Memang ada risiko dari segi administered prices karena ada penyesuaian tarif listrik," ujarnya.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menambahkan selain penyesuaian tarif listrik, inflasi administered price tahun ini juga dipicu oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seiring tren kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor.

Pilihan Redaksi Waspada Inflasi, BI Minta Pasokan Pangan Terjaga Standchart Sebut Rupiah Bisa Kandas Sampai Rp14 ribu Kemenkeu Sebut Target Nilai Rupiah di APBN 2017 Bakal Meleset

Karenanya, pemerintah dan BI menargetkan inflasi pangan bergejolak bisa ditekan ke kisaran 4 hingga 5 persen atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu, 5,92 persen.

Caranya, perlu ada penguatan infrastruktur logistik di daerah, khususnya untuk penyimpanan pangan dan komoditas. Kemudian, upaya pengendalian juga dilakukan dengan pembangunan data lalu lintas barang, perbaikan pola konsumsi masyarakat, penguatan kerjasama antar daerah, dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas.

"Ke depan, Pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi terutama dalam penentuan besaran dan timing kebijakan energi, pengendalian dampak lanjutan atau second round effect dan penguatan kebijakan pangan untuk menekan inflasi volatile food agar ada di level 4 hingga 5 persen" ujar Agus.

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah menargetkan inflasi di level 4 persen, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu, 3,02 persen. Sementara, BI menargetkan inflasi ada di kisaran 4 plus minus 1 persen. (gir/gen)