Jonan Rilis Aturan Wajib Divestasi 51 Persen Saham Tambang

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 25/01/2017 15:12 WIB
Jonan Rilis Aturan Wajib Divestasi 51 Persen Saham Tambang Dalam penetapan harga saham divestasi, Menteri ESDM Ignasius Jonan menggariskan nilainya harus bersifat harga pasar yang wajar serta tidak menghitung cadangan minerba yang ada di dalamnya. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 18 Januari 2017 ini memuat beberapa ketentuan dan mulai berlaku 20 Januari 2017 silam.

Di dalam peraturan tersebut, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan IUP Khusus Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) wajib melakukan divestasi lima tahun setelah berproduksi dengan total 51 persen. Pelaksanaan divestasi ini rencananya dilakukan dalam lima tahap, di mana divestasi sebesar 51 persen dilakukan pada tahun ke-10 setelah berproduksi.

Pada tahap pertama, PMA pertambangan wajib melakukan divestasi sebesar 20 persen di tahun ke-enam yang dilanjutkan dengan tambahan divestasi sebesar 10 persen di tahun ke-tujuh. Kemudian, IUP dengan jenis PMA wajib melakukan tambahan divestasi sebesar 7 persen masing-masing di tahun ke-tujuh dan delapan.


Yang terakhir, perusahaan tambang harus melakukan tambahan divestasi sebesar 7 persen di tahun ke-10. Sehingga, total divestasi yang dilakukan perusahaan tambang di tahun ke-10 mencapai 51 persen dari total saham IUP.

"Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran Divestasi Saham kepada Peserta Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak lima tahun berproduksi," terang Jonan melalui siaran pers, dikutip Rabu (25/1).

Lebih lanjut ia menerangkan, penawaran divestasi ini dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha swasta nasional. Selain itu, pelaksanaan divestasi melalui skema penawaran umum di bursa saham Indonesia jika divestasi tidak diminati pemerintah pusat hingga BUMN.

"Dalam hal penawaran divestasi saham melalui bursa saham di Indonesia tidak dapat terlaksana, pelaksanaan divestasi saham harus diakumulasikan sesuai dengan kewajibannya," tambahnya.

Lebih lanjut, beleid ini juga menyinggung penetapan harga saham divestasi, di mana nilainya harus bersifat harga pasar yang wajar (fair market value). Di samping itu penetapan harga saham juga tidak memperhitungkan cadangan mineral dan batubara yang terdapat di dalamnya.

Dengan demikian, maka pemerintah tidak memperbolehkan penawaran harga saham dengan memasukkan nilai investasi berikutnya seperti yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Sebagai informasi, pada awal Januari tahun lalu, Freeport menawarkan divestasi 10,64 persen saham senilai US$1,7 miliar dari total valuasi 100 persen saham sebesar US$16,2 miliar. Angka itu memasukkan asumsi investasi perusahaan yang digelontorkan jika pemerintah memperpanjang operasional Freeport hingga 2041 mendatang.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang akan melakukan divestasi saham wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini," pungkasnya. (gen)