Pemerintah Akan Bagi Voucher Pangan untuk 1,43 Juta Keluarga
CNN Indonesia
Senin, 30 Jan 2017 18:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan sekitar 1,43 juta keluarga miskin bakal terima Bantuan Pangan Non Tunai mulai Februari 2017. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan skema penyaluran subsidi pemerintah melalui kartu pintar (smartcard) atau voucher pangan terbitan bank pelat merah.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menjelaskan, dalam skema ini, setiap keluarga sasaran mendapatkan saldo bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan.
Saldo tersebut dapat dibelanjakan barang pangan tertentu di warung kelontong elektronik (e-warung) yang telah bekerja sama dengan bank pelat merah.
Jenis bahan pangan yang bisa dibeli menggunakan kartu bantuan pangan nontunai antara lain beras, telur, minyak goreng, dan gula.
"Mudah-mudahan awal Februari [diluncurkan]. Uang [subsidinya] sudah ada di bank, tinggal disalurkan. Kartunya juga sudah ada," tutur Andi saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/1).
Andi mengungkapkan, 1,43 juta penerima bantuan pangan non tunai berada di 51 kabupaten dan kota di Indonesia diantaranya Jakarta, Balikpapan, dan Medan. Penerima bantuan tersebut berasal dari golongan 15,5 juta keluarga miskin penerima beras untuk keluarga sejahtera (rastra).
Menurut Andi, bantuan subsidi dalam bentuk uang akan lebih efektif dibandingkan memberikan subsidi barang. Pasalnya, penyaluran subsidi barang lebih tidak efisien karena pemerintah harus memikirkan masalah penyediaan pasokan dan distribusi. Sementara, dengan bantuan pangan nontunai, penerima bisa membeli kebutuhan pangan sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, Andi memahami masih ada kekhawatiran beberapa pihak terkait kemungkinan penyalahgunaan bantuan nontunai. Namun, Andi menepisnya dengan memberikan pengertian bahwa saldo kartu bantuan pangan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang ditetapkan.
Selain itu, Andi juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki keterbatasan pilihan. Dalam artinya, masyarakat miskin akan lebih mementingkan kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan tersier lain.
"Orang miskin itu tidak ada option. Mereka makan kan hanya itu," ujarnya.
Lebih lanjut, melalui program ini pemerintah memberikan pilihan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan produk pangan yang lebih baik mengingat pemerintah tidak membatasi pembelian produk merek tertentu.
Hal ini menjadi peluang bagi Bulog untuk masuk ke pasar dengan menyediakan produk pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau.
Tak hanya itu, program ini juga sejalan dengan program inklusi keuangan pemerintah dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) karena mengenalkan masyarakat pada alat pembayaran menggunakan kartu.
Pemberian bantuan pangan non tunai sendiri terhitung mulai bulan Januari tahun ini. Artinya, jika program baru diluncurkan bulan depan, masing-masing keuarga sasaran akan menerima Rp220 ribu.
Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memberikan subsidi pangan non tunai tahun 2017 nilainya mencapai Rp1,6 triliun.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menjelaskan, dalam skema ini, setiap keluarga sasaran mendapatkan saldo bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan.
Saldo tersebut dapat dibelanjakan barang pangan tertentu di warung kelontong elektronik (e-warung) yang telah bekerja sama dengan bank pelat merah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mudah-mudahan awal Februari [diluncurkan]. Uang [subsidinya] sudah ada di bank, tinggal disalurkan. Kartunya juga sudah ada," tutur Andi saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (20/1).
Menurut Andi, bantuan subsidi dalam bentuk uang akan lebih efektif dibandingkan memberikan subsidi barang. Pasalnya, penyaluran subsidi barang lebih tidak efisien karena pemerintah harus memikirkan masalah penyediaan pasokan dan distribusi. Sementara, dengan bantuan pangan nontunai, penerima bisa membeli kebutuhan pangan sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, Andi memahami masih ada kekhawatiran beberapa pihak terkait kemungkinan penyalahgunaan bantuan nontunai. Namun, Andi menepisnya dengan memberikan pengertian bahwa saldo kartu bantuan pangan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang ditetapkan.
Selain itu, Andi juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki keterbatasan pilihan. Dalam artinya, masyarakat miskin akan lebih mementingkan kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan tersier lain.
"Orang miskin itu tidak ada option. Mereka makan kan hanya itu," ujarnya.
Hal ini menjadi peluang bagi Bulog untuk masuk ke pasar dengan menyediakan produk pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau.
Tak hanya itu, program ini juga sejalan dengan program inklusi keuangan pemerintah dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) karena mengenalkan masyarakat pada alat pembayaran menggunakan kartu.
Pemberian bantuan pangan non tunai sendiri terhitung mulai bulan Januari tahun ini. Artinya, jika program baru diluncurkan bulan depan, masing-masing keuarga sasaran akan menerima Rp220 ribu.
Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memberikan subsidi pangan non tunai tahun 2017 nilainya mencapai Rp1,6 triliun.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK