Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta perencanaan dan penganggaran program dalam kementerian dan lembaga harus saling terintegrasi. Jokowi berpendapat, sinkronisasi kedua hal itu dapat mengoptimalkan pembangunan nasional terutama program prioritas pemerintah.
"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama. Tidak sinkron antara yang direncanakan dan dianggarkan. Seolah-olah dua rezim, perencanaan dan penganggaran," kata Jokowi di Ruang Oval, Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/1).
Hal ini diingatkan kembali agar seluruh program yang direncanakan dan dianggarkan pemerintah tepat sasaran dan tercapai maksimal. Sistem
money follow program ditekankan tak hanya berlaku sebagai label.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Solo ini menginstruksikan sistem itu harus benar-benar diterapkan dalam menganggarkan dan merencanakan pembangunan. Forum dan pertemuan yang hanya memenuhi prosedur administrasi juga diharapkan tak ada lagi.
Ia menginginkan pertemuan yang ada dapat menghasilkan keputusan konkret mengoptimalkan pendanaan program prioritas.
Demi memastikan hal ini berjalan, Jokowi menginstruksikan Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawal proses terutama dalam pertemuan antarkementerian dan lembaga.
"Alokasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati detail, rinci, dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah berkali-kali saya sampaikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Bappenas dan Kementerian Keuangan diminta mengawal penyelesaian pembahasan anggaran sektoral yang menyebabkan kerumitan dan memakan waktu lama.
"Saya minta simpelkan proses yang rumit, simpelkan yang bertele-tele. Bangun komunikasi lintas kementerian dan kembangkan sistem informasi berbasis IT," tuturnya.
(gir)