Standchart Ramal Jokowi Mampu Kebut Ekonomi RI 5,3 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Standard Chartered Bank meramalkan ekonomi Indonesia tahun ini akan melaju 5,3 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, 5,1 persen.

Ekonom Senior Standard Chartered Bank untuk Indonesia Aldian Taloputra, mengungkapkan prediksi tersebut juga lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang berkisar 5 hingga 5,1 persen.

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih bisa melaju karena ditopang oleh permintaan domestik.

"Sebagai katalis utama tahun ini adalah harga-harga komoditas yang kelihatannya masih akan meningkat," tutur Aldian dalam konferensi pers di Hotel Shangri-la Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut Aldian, kenaikan harga komoditas tidak hanya berdampak positif pada sektor ekspor tetapi juga mendorong daya beli masyarakat, terutama yang berada di provinsi penghasil komositas. Tak hanya itu, perbaikan harga komoditas juga menolong belanja pemerintah.

Selanjutnya, investasi swasta diperkirakan pertumbuhan masih akan terbatas. Pasalnya, permintaan eksternal tidak akan banyak berubah akibat masih diliputi ketidakpastian.

Pilihan Redaksi RHB Incar Rp300 Miliar dari Produk Reksa Dana Baru Jaring Investor, Kemenhub Bakal Bentuk Tim Ad Hoc Pemerintah 'Pede' Lagi Kejar Target Proyek Listrik 35 ribu MW

Terkait inflasi, Aldian meramalkan tahun ini tingkat harga akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu menjadi sekitar 4,3 persen dari 3,02 persen. Hal itu dipicu oleh kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price).

"Meskipun harga yang diatur pemerintah akan meningkat, kami memperkirakan inflasi inti dan inflasi makanan akan stabil," ujarnya.

Suku Bunga BI

Dari sisi moneter, Aldian memperkirakan Bank Indonesia (BI) tahun ini akan mempertahankan suku bunga acuannya, BI 7 Days Reverse Repo Rate, tetap di level 4,75 persen.

Hal itu sebagai respon dari kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi karena kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebagai gantinya, BI akan melakukan bauran kebijakan tanpa harus menggunakan instrumen suku bunga acuan seperti kebijakan pengaturan likuiditas maupun makroprudensial. (gen)