ESDM Bentuk Verifikator Independen Pemeriksa Izin Ekspor

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk tim verifikator independen yang melakukan pengawasan atas tingkat kemajuan (progress) smelter yang dilakukan oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mendapatkan rekomendasi ekspor.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, tim verifikasi ini masih dibahas di internal instansinya. Menurutnya, masih ada waktu untuk membentuk verifikator mengingat belum ada IUP yang mengajukan rekomendasi ekspor.

"Verifikator independen segera dibentuk. Nanti minimal pemerintah lah yang menunjuk. Sekarang sih sudah mulai dibahas di internal kami," ujar Bambang, Senin (6/2).

Melengkapi ucapan Bambang, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, verifikator independen ini nantinya akan menggunakan dana Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memverifikasi progress smelter. Verifikator independen ini nantinya akan melaksanakan verifikasi setiap enam bulan sekali, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017.

Pilihan Redaksi IUPK Sementara untuk Freeport Dinilai Punya Tiga Cacat Hukum Petinggi PT Antam akan Diperiksa soal Dugaan Korupsi Nur Alam

"Tapi nanti verifikator independen ini masuk di bawah Kementerian ESDM. Tugasnya untuk melakukan verifikasi atas progress smelter tersebut, memastikan bahwa setiap enam bulan tingkat kemajuan progress bisa sebesar 90 persen sesuai rencana," tambahnya.

Verifikator ini akan dilakukan oleh perusahaan atau surveyor yang sebelumnya pernah melakukan hal serupa. Dalam hal ini, Kementerian ESDM enggan melakukan sumber daya sendiri karena merasa tidak mampu.

"Sebelumnya kami laksanakan sendiri verifikasinya, tapi kami tidak mampu karena kekurangan tenaga dan sebagainya. Nah, pihak independen ini lebih independen dan sesuai dengan profesi lapangannya," terangnya.

Menurut pasal 11 Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017, IUP setidaknya harus mencapai progress smelter minimal 90 persen dari rencana pembangunan smelter per enam bulan jika ingin melakukan ekspor mineral. Jika realisasi smelter di bawah rencana progress, maka pemerintah bisa mencabut rekomendasi ekspor yang berlaku. (gen)