Aturan Ekspor Jonan Bikin Investasi US$4 Miliar Terancam

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 07/02/2017 08:31 WIB
Aturan Ekspor Jonan Bikin Investasi US$4 Miliar Terancam Tsingshan Bintangdelapan Group, operator Kawasan Industri Morowali mengaku aturan ekspor ore membuat investor smelter asal China ragu. (REUTERS/Yusuf Ahmad)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kawasan Industri Morowali yang dioperatori Tsingshan Bintangdelapan Group di Sulawesi Tengah terancam kehilangan investasi jika pemerintah tetap mengimplementasikan pembukaan keran ekspor ore dengan kadar nikel di bawah 1,7 persen, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017.

Presiden Direktur Tsingshan Bintangdelapan Group Alexander Barus mengatakan, pembukaan ekspor ini sempat membuat investor smelter, khususnya yang berasal dari China, ragu-ragu untuk melanjutkan investasinya di Morowali. Pasalnya, investor merasa dibohongi pemerintah setelah menggelontorkan banyak uang di Morowali.

"Investor kami ini begitu yakin setelah implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009. Tapi seperti ini kenyataannya. Kalau begitu, untuk apa menaruh uang US$4 miliar di kawasan hutan seperti Morowali? Kalau kebijakan pemerintah seperti ini, langsung goyang keyakinan tersebut," ujar Alexander di Kementerian Perindustrian, Senin (6/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, investor China sengaja menanamkan modalnya di Morowali setelah negaranya tak bisa lagi mengimpor nikel dari Indonesia pasca UU Minerba.

Sehingga, tak heran jika banyak smelter nikel di China menganggur atau mencari pasokan bahan baku lain, seperti dari Filipina atau Kaledonia Baru.

Sayangnya, kebijakan ekspor ini bisa membuat investor China menghentikan operasinya di Morowali dan kembali mengaktifkan smelter menganggurnya di negeri tirai bambu itu. Ia yakin, kebutuhan impor nikel Indonesia pasti akan membludak mengingat Filipina juga telah menutup ekspor ore nikel.

"Daripada meneruskan operasinya di Indonesia, lebih baik ekspor saja nikel kadar rendah ke China untuk smelter-smelter yang menganggur. Untungnya sampai sekarang, mereka masih komitmen investasi di Indonesia," lanjutnyan

Lebih lanjut, ia khawatir jika ekspor nikel kadar rendah ini bisa mematikan proyek perusahaan untuk memproduksi baja anti karat (stainless steel).

Alex mengatakan, saat ini perusahaan tengah melakukan ujicoba pengolahan nikel kadar rendah dengan kadar 1 hingga 1,2 persen melalui PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI). Proyek ini diharapkan bisa menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 500 ribu metrik ton.

Rencananya, NPI ini akan menjadi bahan baku (feed) bagi proyek stainless steel seri 200, yang merupakan bagian dari produksi stainless steel perusahaan dengan kapasitas 2 juta metrik ton. Sehingga, jika pemerintah membuka ekspor nikel kadar rendah, itu akan mengganggu pasokan smelter TSI dan mengurangi feed bagi proyek stainless steel Morowali.

"Kalau nikel kadar rendah tetap diekspor, maka investasi stainless steel seri 200 ini menjadi gagal. Padahal kebutuhan stainless steel kita begitu besar. Kami masih menimbang-nimbang langkah selanjutnya proyek tersebut pasca implementasi ekspor ini," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membatalkan peraturan ekspor melalui Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017. "Kalau peraturan itu tidak jadi, kami harap investor bisa masuk. Apalagi, implementasi itu kan sangat bertentangan dengn UU Minerba," lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah memperbolehkan ekspor ore nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen asal membangun smelter dalam jangka lima tahun, dikenakan bea keluar khusus, dan mengubah status menjadi IUP Khusus jika izin perusahaan tambang sebelumnya berupa Kontrak Karya (KK).

Produksi Nickel Pig Iron (NPI) dari Morowali terhitung sebesar 1,5 juta metrik ton pada tahun lalu dari nikel dengan kadar lebih dari 1,7 persen. Produksi NPI itu dihasilkan oleh tiga perusahaan, yaitu PT Sulawesi Mining Investment (SMI), PT Guang Ching Nickel, dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel. (gir/gir)