Sri Mulyani Ingin Setiap Pemda Punya Menkeu Sendiri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pemerintah daerah (pemda) mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik. Untuk menjalankan hal itu, suatu daerah harus memiliki manajer keuangan yang andal.

"Kalau bisa, di daerah terus mencoba memperbaiki kemampuan mengelola APBD. Termasuk memiliki menteri keuangan di daerah," kata Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kantor DPD, Selasa (2/7).

"Kalau di negara yang maju, Menteri Keuangannya bisa saja direkrut dari daerah. Tidak usah mesti merekrut saya dari Washington karena kita nanti memiliki banyak menteri keuangan yang jago di kabupaten dan provinsi," canda mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Harapan Sri Mulyani ini muncul saat menanggapi permintaan Komite IV DPD terkait besaran Dana Alokasi Umum yang memberikan kepastian bagi daerah (DAU berkepastian). Pasalnya, besaran DAU setiap daerah bisa berubah setiap tahun karena bergantung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Sesuai ketentuan, anggaran DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN Neto.

Pilihan Redaksi Menilai Rapor Perdana Sri Mulyani Sebagai Bendahara Negara Jelang Finish Tax Amnesty, Sri Mulyani Soroti Setoran Pajak Tak Bergaung, Sri Mulyani Sebut Satgas Tax Amnesty Masih Ada

Alokasi DAU bagi setiap daerah juga berbeda karena dipengaruhi oleh besaran alokasi dasar dan celah fiskal masing-masing daerah.

Menurut Sri Mulyani, target penerimaan negara juga tidak memberikan kepastian bagi negara. Karenanya, negara tidak bisa mengunci besaran PDN neto. Bukan hal aneh, jika alokasi DAU direvisi jika besaran PDN neto juga berubah.

Menyikapi hal itu, setiap daerah perlu mengelola APBD-nya dengan baik. Misalnya, pengembangan potensi perekonomian daerah hingga akhirnya bisa menambah pendapatan asli daerah. (gen)