Jokowi Evaluasi Pembangunan Pembangkit Listrik di Maluku

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 09 Feb 2017 17:25 WIB
Menurut Jokowi, pembangkit listrik di beberapa daerah di Maluku masih minim dan kekurangan kapasitas.
Menurut Jokowi, pembangkit listrik di beberapa daerah di Maluku masih minim dan kekurangan kapasitas. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi proyek pembangunan pembangkit listrik di Maluku. Ia menilai, pembangkit listrik di beberapa daerah di Maluku masih minim dan kekurangan kapasitas. Hal itu disampaikannya usai meninjau proyek PLTU 2x14 MW di Desa Waai, Maluku Tengah.

Padahal, kawasan tersebut dekat dengan pembangkit listrik tenaga uap geothermal. Sehingga, ia menegaskan, pembangkit listrik di kawasan itu harus menggunakan geothermal, alih-alih batu bara.

"Yang jelas, kalau di sini memakan bahan bakar batu bara sudah tidak benar. Harusnya memakai geothermal, karena potensi di sini ada, di Tolehu ada," ujar Jokowi di Maluku Tengah, Kamis (9/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Evaluasi juga dilakukan Jokowi karena ia menerima informasi pemadaman listrik kerap terjadi dalam waktu lama. Keluhan itu disampaikan oleh Ketua dan Anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon saat berdiskusi dengan Jokowi, kemarin malam.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan perencanaan pembangkit listrik yang ada sebelumnya. Namun, tak dilanjutkan hingga selesai. Jokowi berencana mencari tahu dan menyelesaikan permasalahan itu.

"Saya memutuskan melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya, saya belum tahu. Saya akan cek," tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berpendapat, setiap pulau di Indonesia memang memerlukan pembangkit listrik independen untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat.

PLTU di Maluku Tengah ini seharusnya menjadi pembangkit listrik independen yang nantinya PLN membeli listrik yang dihasilkan. Sehingga, Jonan mengatakan, akan menanyakan kesanggupan PLN terlebih dahulu.

"Indonesia itu negara kepulauan. Jadi, tidak mungkin jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu, setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri," terang dia. (bir/gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER