Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, siap membawa rancangan paket kebijakan ke-15 yang mengatur soal penyediaan jasa kelogistikan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mungkin, selasa depan saya ketemu beliau. Itu lebih ke penyediaan jasa (logistik)," ujar Darmin di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jumat (17/3).
Menurut Darmin, rancangan paket kebijakan kali ini akan membuat tiga sektor saling bersinergi, yakni sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal (Indonesia National Single Window/INSW), waktu bongkar muat barang (dwelling time), dan kelogistikan, termasuk peran Pusat Logistik Berikat (PLB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan pengaturan ketiga sektor ini, Darmin berharap, sektor kelogistikan Indonesia dapat terpusat, tidak memakan waktu yang lama, dan bersaing dengan kualitas logistik negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia yang telah terkenal sebagai hub kelogistikan di kawasan Asia Tenggara.
Sebelumnya, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menjelaskan bahwa dunia usaha di Indonesia banyak yang mengeluhkan kelogistikan Indonesia karena masih memiliki sejumlah permasalahan.
Masalah tersebut, terdiri dari dwelling time yang lama berkisar tiga sampai empat hari, kerumitan izin di sejumlah terminal, bandara, dan pelabuhan, tarif kelogistikan yang tak bersaing bila dibandingkan dengan negara tetangga, dan lainnya.
"Mereka minta jangan ada beban baru yang menambah biaya operasi. Hal lain, pengusaha minta agar kapal asing jangan sampai memiliki tujuan dan jadwal yang tak tetap," jelas Edy awal pekan ini.
Dengan paket kebijakan ke-15, Edy meyakini, dwelling time di Indonesia akan sesuai dengan harapan Presiden Jokowi. "Presiden Jokowi kan targetkan dwelling time bisa dua hari atau bahkan kurang dari itu," pungkasnya.