Memerah Bank Pelat Merah Atas Nama APBN

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, menyedot dividen dari bank BUMN merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang diperkirakan seret pasca berlakunya tax amnesty.

Pasalnya usai program tax amnesty rampung, pemerintah masih harus dipusingkan untuk menambal defisit anggaran yang diperkirakan tidak akan cukup ditutup dari penerimaan program tersebut.

"Memang dividen ini masih dijadikan cara oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Logikanya, kalau dilihat dari tahun lalu, NPL, likuiditas dan laba itu performanya kurang bagus, kalau mau jujur ya arah pemerintah ya seperti itu," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/3).

Sinyal pemerintah menggenjot dividen di tengah lesunya kinerja perseroan paling jelas terlihat di Bank Mandiri. Tahun lalu, bank dengan aset terbesar di Indonesia ini harus menelan penurunan laba bersih hingga 32,1 persen dari Rp20,3 triliun tahun 2015 menjadi Rp13,8 triliun tahun 2016.

Secara total angka rasio kredit bermasalah (NPL) gross Bank Mandiri pada akhir tahun lalu menembus 4 persen, naik 1,4 persen jika dibandingkan dengan NPL tahun 2015 yang mencapai 2,5 persen. Meski dengan prestasi yang merosot itu, Bank Mandiri dengan berani menyisihkan 45 persen labanya untuk dibagi-bagi ke pemegang saham.

Sementara itu, BTN masih bisa sedikit 'melobi' pemerintah dengan hanya menyetorkan dividen 20 persen saja kepada pemegang saham. Menurut Direktur Utama BTN Maryono, hal ini karena BTN masih membutuhkan modal besar untuk mendongkrak penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Maklum, BTN diberi mandat oleh pemerintah untuk membantu proyek pembanungan sejuta rumah.

Saat ini, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BTN berada di level 203 persen, apabila dipotong dengan dividen, rasio kecukupan modal CAR BTN turun ke level 19,7 persen. Namun dengan ekspansi kredit tahun ini, diperkirakan CAR BTN akan melorot lagi hingga level 17 persen.

"Jadi dengan dividen hanya 20 persen, BTN diberikan kemudahan untuk menambah modalnya," jelas Maryono.

---