BI Fasilitasi Kliring Obligasi Negara di Pasar Sekunder
CNN Indonesia
Senin, 20 Mar 2017 13:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menggandeng PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penyelenggara kliring atas transaksi obligasi negara di pasar sekunder, baik yang ditransaksikan melalui bursa maupun di luar bursa (over the counter).
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, penunjukan KPEI merupakan rencana pemerintah untuk membuka alternatif perdagangan obligasi negara dalam rangka meningkatkan aktivitas serta diversifikasi investor obligasi negara di pasar sekunder.
"Penunjukkan tersebut merupakan dukungan BI terhadap rencana implementasi Electronic Trading Platform (ETP) untuk transaksi surat berharga negara (SBN) di luar bursa, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar surat utang di Indonesia, sehingga menjadi semakin maju dan berkembang," ujarnya, Senin (20/3).
Hingga pertengahan Maret 2017, BI mencatatkan, total kepemilikan (outstanding) SBN sebesar Rp1.895,68 triliun. Sementara, total SBN yang ditransaksikan di pasar sekunder sepanjang tahun lalu mencapai Rp7.527 Triliun (mencapai 400 persen dari outstanding).
Sugeng berharap, penyelenggaraan kliring transaksi Obligasi Negara Ritel di luar bursa dapat dilakukan secara seksama. Hal itu agar investor mendapatkan informasi terkait mekanisme pembentukan harga secara transparan, termasuk meningkatkan efisiensi, dan likuiditas di pasar yang mencerminkan kondisi pasar surat utang yang efisien.
Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting menyebutkan, selama ini, perkembangan surat utang negara (SUN) di pasar sekunder sedikit tertinggal. Hal ini mengakibatkan SBN di pasar sekunder relatif kurang likuid, bahkan kurang aktif jika diperdagangkan.
Loto mencatat, rata-rata perdagangan harian SBN mencapai Rp18,61 triliun per 16 Maret 2017. Dengan rincian transaksi outride Rp11,67 triliun, repo bank Rp0,51 triliun, serta transaksi repo dengan bank sentral mencapai Rp6,43 triliun.
"Kami berharap, perjanjian kerja sama ini dan percepatan e-Trading Platform (e-TP) bisa meningkatkan perdagangan di pasar sekunder," pungkas Loto.
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, penunjukan KPEI merupakan rencana pemerintah untuk membuka alternatif perdagangan obligasi negara dalam rangka meningkatkan aktivitas serta diversifikasi investor obligasi negara di pasar sekunder.
"Penunjukkan tersebut merupakan dukungan BI terhadap rencana implementasi Electronic Trading Platform (ETP) untuk transaksi surat berharga negara (SBN) di luar bursa, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pasar surat utang di Indonesia, sehingga menjadi semakin maju dan berkembang," ujarnya, Senin (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugeng berharap, penyelenggaraan kliring transaksi Obligasi Negara Ritel di luar bursa dapat dilakukan secara seksama. Hal itu agar investor mendapatkan informasi terkait mekanisme pembentukan harga secara transparan, termasuk meningkatkan efisiensi, dan likuiditas di pasar yang mencerminkan kondisi pasar surat utang yang efisien.
Loto mencatat, rata-rata perdagangan harian SBN mencapai Rp18,61 triliun per 16 Maret 2017. Dengan rincian transaksi outride Rp11,67 triliun, repo bank Rp0,51 triliun, serta transaksi repo dengan bank sentral mencapai Rp6,43 triliun.
"Kami berharap, perjanjian kerja sama ini dan percepatan e-Trading Platform (e-TP) bisa meningkatkan perdagangan di pasar sekunder," pungkas Loto.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK