Jakarta, CNN Indonesia -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menargetkan komitmen pembiayaan tahun 2017 bisa mencapai Rp66 triliun atau naik dari 47 persen posisi akhir tahun lalu, Rp44,9 triliun.
Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengungkapkan, sebagian komitmen pembiayaan tersebut akan disalurkan untuk mendukung percepatan pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk memperbaiki konektivitas dan ketenagalistrikan.
"Sebagian dari komitmen Rp66 triliun itu akan disalurkan untuk beberapa proyek pelabuhan dan bandara," tutur Emma di sela perayaan ulang tahun PT SMI ke-8 di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Rabu (22/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emma mengungkapkan, sejak didirikan 26 Februari 2009 lalu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT SMI telah menjadi katalis dalam mendukung upaya percepatan pembangunan.
Hal itu dilakukan melalui tiga pilar bisnis yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan, pengembangan proyek,dan pemberian layanan jasa konsultasi untuk berbagai proyek infrastruktur.
Pilar bisnis yang dijalankan mampu membawa usaha PT SMI tumbuh cukup pesat dalam delapan tahun terakhir. Dari sisi aset, per akhir tahun lalu jumlah aset telah mencapai Rp44,3 triliun atau melesat dari posisi akhir 2009, Rp1,1 triliun.
Hal sama juga terjadi dengan pendapatan usaha yang melonjak dari Rp2,3 miliar menjadi Rp72,8 miliar dan laba bersih yang naik dari Rp57,8 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Ke depan, Emma berharap bisa meningkatkan kinerja PT SMI dalam mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur.
"Dengan rendah hati kami menyadari bahwa masih banyak yang harus kami lakukan dan oleh karenanya, kamu membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan," kata Emma.
Inovasi Sokong APBNDi tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap PT SMI mampu berinovasi dalam mengembangkan struktur pembiayaan dan memperbaiki perencanaan pembiayaan. Pasalnya, Indonesia membutuhkan sekitar Rp4.796,2 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur strategis dalam waktu lima tahun.
Sementara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya mampu membiayai sekitar Rp1.978,6 triliun. Karenanya, pemerintah membutuhkan partisipasi dari perusahaan pelat merah dan swasta.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan pelaksanaan proyek infrastruktur harus bisa berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik agar tepat waktu dan tidak melebihi anggaran (
cost overrun).
Pemerintah memaklumi jika terjadi
cost overrun secara alamiah karena dipicu oleh lingkungan dan faktor lainnya. Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan
cost overrun jangan sampai terjadi karena kesengajaan misaalnya akibat penggelembungan harga (
mark-up) atau korupsi dari pelaksana proyek.
"Kalau ingin berbakti pada Indonesia, tujuan yang baik harus dilalui dengan proses yang baik, sehingga tidak mengkhianati tujuan baik itu," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.