Dalam hal ini, KPEI sebagai penyelenggara kliring atas transaksi obligasi negara di pasar sekunder, baik yang ditransaksikan melalui bursa maupun di luar bursa (over the counter).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menyatakan, ETP ini diberlakukan guna meningkatkan transparansi dalam pembuatan harga antara penjual dan pembeli dalam pasar obligasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dengan adanya ETP ini, maka pasar dapat mengetahui harga obligasi secara real time. Sebelumnya, transaksi obligasi negara ritel (ORI) dapat diketahui satu hari setelah transaksi atau terjadi delay. Sehingga, dengan informasi yang serba real time ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas obligasi itu sendiri.
"Kami akan evaluasi, apakah akan kami tambah dengan obligasi lain. Tapi harapannya dengan harga transparan sehingga determinasi harga semakin transparan dan bagus bagi pendalaman pasar obligasi." jelas dia.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK Fahri Hilmi menyatakan, transaksi obligasi dalam sehari sebanyak 300 kali hingga 600 kali. Jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah transaksi saham 330 ribu kali satu hari.
Dengan demikian, pekerjaan rumah untuk meningkatkan transaksi di pasar obligasi diakui Fahri masih banyak. Peluncuran ETP ini bisa dikatakan baru tahap awal dari upaya tersebut.
"Kami mulai dengan enam partisipan dulu, dengan tiga efek dan masih dijadikan sebagai opsi. Semoga nanti partisipan tambah, jadi yang bisa ditransaksikan bertambah," ucap Fahri.