Menlu Retno Catat Tiga Poin Hasil Diskusi dengan Dubes AS
CNN Indonesia
Kamis, 06 Apr 2017 18:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mencatat tiga poin hasil pertemuannya dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph R Donovan Jr. Pertemuan yang membahas tuduhan Presiden AS Donald Trump terkait kecurangan negara-negara mitra dagangnya tersebut disinyalir telah membuat neraca dagang AS defisit.
Pertama, Indonesia akan menghormati penerbitan executive orders Trump. Pembuatan daftar tersebut merupakan hak dan kedaulatan pemerintah AS. "Itu hak dia (Trump) untuk keluarkan, ya sudah," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (6/4).
Kedua, sambung Retno, Indonesia dan AS masih menjalankan kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua negara dan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang dipetakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Ketiga, terkait kedudukan negara mana yang mengalami surplus dan defisit merupakan hal yang relatif, bergantung pada seberapa besar nilai dan volume ekspor yang dilakukan kedua negara. Sehingga, dalam hal ini, Indonesia tidak disalahkan.
"Mungkin, di satu pihak, AS ada di posisi defisit. Tapi, untuk kerja sama di bidang lain, mungkin bisa diuntungkan. Karena sekali lagi, hubungan bilateral ini take and give (memberi dan menerima)," imbuh Retno.
Menindaklanjuti poin-poin hasil pertemuan Menlu dengan Dubes AS tadi pagi, Retno akan melaporkan persoalan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Laporan ini akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dibahas dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
"Saya tadi pagi bicara dengan Duta Besar Amerika di Jakarta. Sedangkan, rapat sore ini untuk melihat dengan executive orders itu, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia," terang Retno.
Namun demikian, ia enggan merinci langkah-langkah apa saja yang sekiranya akan diusulkan oleh kementeriannya kepada Darmin. Menurutnya, yang terpenting adalah melaporkan lebih dulu hasil diskusi dengan Dubes AS.
Pertama, Indonesia akan menghormati penerbitan executive orders Trump. Pembuatan daftar tersebut merupakan hak dan kedaulatan pemerintah AS. "Itu hak dia (Trump) untuk keluarkan, ya sudah," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (6/4).
Kedua, sambung Retno, Indonesia dan AS masih menjalankan kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua negara dan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang dipetakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin, di satu pihak, AS ada di posisi defisit. Tapi, untuk kerja sama di bidang lain, mungkin bisa diuntungkan. Karena sekali lagi, hubungan bilateral ini take and give (memberi dan menerima)," imbuh Retno.
"Saya tadi pagi bicara dengan Duta Besar Amerika di Jakarta. Sedangkan, rapat sore ini untuk melihat dengan executive orders itu, apa yang akan dilakukan oleh Indonesia," terang Retno.
Namun demikian, ia enggan merinci langkah-langkah apa saja yang sekiranya akan diusulkan oleh kementeriannya kepada Darmin. Menurutnya, yang terpenting adalah melaporkan lebih dulu hasil diskusi dengan Dubes AS.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK