Negara Produsen Sawit Bersekutu Lontarkan Protes ke Uni Eropa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dewan negara-negara penghasil kelapa sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) akan mengirimkan utusan misi gabungan (joint mission) ke Parlemen Eropa pada Mei mendatang.

Joint mission tersebut akan menyampaikan keberatan CPOPC atas Resolusi Parlemen Eropa bertajuk Palm Oil and Deforestation of Rainforest yang diterbitkan pada pekan lalu dan memberikan sentimen negatif kepada negara-negara penghasil sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia.

"CPOPC akan mempersiapkan joint mission ke Uni Eropa pada Mei 2017 untuk menyampaikan perspektif negara produsen pada institusi yang berkompeten di Uni Eropa," ucap Darmin di kantornya, Selasa (11/4).

Dalam pertemuan tersebut, Darmin menjelaskan bahwa CPOPC akan menyampaikan keberatan bila negara-negara di kawasan Eropa masih terus saja menggunakan isu lingkungan sebagai alat untuk mendiskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan sawit.

Adapun dalam penyampaian keberatan pada joint mission, CPOPC akan pula melengkapinya dengan sejumlah riset terkait teknologi pengolah untuk mengurangi kandungan limbah yang tinggi pada minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunan sawit lainnya.

Pasalnya, berdasarkan riset teknologi yang dihasilkan CPOPC, tudingan dari Eropa tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen negara-negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Hal ini, lanjut Darmin, diharapkan dapat meyakini Parlemen Eropa dan mengubah pandangan negara-negara di kawasan Eropa yang selama ini menganggap bahwa minyak sawit dari Indonesia dan negara penghasil sawit lainnya telah mengabaikan isu lingkungan hidup dan kesehatan.

Adapun, selain untuk menepis Resolusi Parlemen Eropa, Darmin berharap agar joint mission ke depan akan ampuh menepis semua sentimen negatif yang sering dilayangkan oleh negara-negara di kawasan Eropa, yang diyakini Darmin tak berasal dan tak benar.

Namun begitu, selain joint mission, pemerintah disebutnya belum memetakan langkah-langkah lainnya untuk memperkuat benteng industri sawit dalam negeri.

"Kami belum mau mencari-cari jalan tengah, kami berunding saja sepenuh tenaga. Kalau hasil akhirnya nanti kami lihat, mungkin barang kali akan ada hasil," imbuh Darmin.

Sebagai informasi, joint mission ke Eropa tersebut merupakan hasil pertemuan tingkat Menteri CPOPC untuk keempat kalinya. Setelah joint mission pada Mei mendatang, CPOPC akan kembali menggelar pertemuan pada Desember 2017.

Sementara itu, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Siew Keong yang baru saja bertemu dengan Darmin, turut menambahkan bahwa joint mission CPOPC tersebut tak hanya sebagai sikap Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil sawit terbesar.

Namun, beberapa negara penghasil sawit lainnya turut memberikan dukungan kepada CPOPC untuk segera tegas menyatakan sikap pada 'serangan' dari Benua Biru tersebut.

Pilihan Redaksi Kemenko Perekonomian jadi Wakil Indonesia dalam CPOPC Menperin Ungkap Banyak Kendala Bangun Kawasan Industri Akuisisi Eagle High Oleh Grup Felda Capai Kesepakatan

"Kami akan bersama dengan negara-negara penghasil minyak sawit lain, seperti Thailand, Kolombia, Papua Nugini. Kita bisa memberikan hasil pada pemasaran produk kita," ucapnya pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, joint mission ini sangat penting karena industri sawit di Malaysia dan Indonesia sudah sangat sering dirugikan oleh negara-negara Eropa. Sayangnya, kerugian tersebut tak hanya dirasakan dari sisi pelaku usaha saja, namun lebih dari itu terimbas ke para petani sawit.

"Kami memiliki begitu banyak petani yang menggantungkan hidupnya di minyak sawit. Di Malaysia ada sekitar 600 ribu petani kecil yang menghidupi keluarganya di sektor minyak sawit. Makanya kami harus menghadapi berbagai disktriminasi ini," katanya.