Kementerian BUMN Punya Tiga Taktik Borong Saham Freeport
CNN Indonesia
Selasa, 11 Apr 2017 17:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan tiga skenario pembiayaan untuk menyerap divestasi saham PT Freeport Indonesia. Pertama, konsolidasi melalui pembentukan holding perusahaan BUMN tambang.
Kedua, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno mengatakan, pinjaman perbankan, dan ketiga, penerbitan surat berharga korporasi (obligasi) yang nantinya ditunjuk sebagai induk holding usaha pertambangan.
Adapun, ia melanjutkan, tujuan utama pembentukan holding BUMN tambang adalah melahirkan perusahaan tambang yang besar dan kuat. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki daya saing dalam menghadapi dominasi perusahaan swasta nasional sektor energi.
"Dalam pembelian saham divestasi Freeport, pemerintah pusat menjadi urutan pertama. Kemudian, pemerintah daerah dan BUMN. Jika pemerintah mendukung, maka BUMN siap mengeksekusi secara bertahap hingga mencapai total 51 persen," ujarnya, Selasa (11/4).
Sementara, untuk skema pinjaman perbankan, Fajar mengungkapkan, pemerintah bisa meminta bank-bank pelat merah untuk membiayai aksi pembelian saham sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan.
Sedangkan, untuk skema penerbitan obligasi, bukan tidak mungkin PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang akan menerbitkan. Dengan syarat, pembentukan holding telah rampung dilakukan.
"Jadi, kalau ada yang bertanya, 'mampu tidak BUMN?' Bu Rini bilang, kita mampu, kita punya aset Rp5.600 triliun. Kalau holding, pasti leverage-nya besar. Kalau kurang, bisa pinjam teman bank BUMN atau melalui obligasi," terang Fajar.
Ia menuturkan, sejauh ini, Kementerian BUMN sudah menyampaikan surat pernyataan berminat untuk mengambilalih saham divestasi Freeport kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kedua kementerian tersebut sudah menjawab dan menyerahkan surat tanda persetujuan kepada Kementerian BUMN guna menindaklanjuti rencana penyerapan divestasi Freeport.
Fajar berharap, penugasan pengambilalihan saham Freeport sudah dapat keluar sebelum Oktober tahun ini.
Kedua, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno mengatakan, pinjaman perbankan, dan ketiga, penerbitan surat berharga korporasi (obligasi) yang nantinya ditunjuk sebagai induk holding usaha pertambangan.
Adapun, ia melanjutkan, tujuan utama pembentukan holding BUMN tambang adalah melahirkan perusahaan tambang yang besar dan kuat. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki daya saing dalam menghadapi dominasi perusahaan swasta nasional sektor energi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, untuk skema pinjaman perbankan, Fajar mengungkapkan, pemerintah bisa meminta bank-bank pelat merah untuk membiayai aksi pembelian saham sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan.
"Jadi, kalau ada yang bertanya, 'mampu tidak BUMN?' Bu Rini bilang, kita mampu, kita punya aset Rp5.600 triliun. Kalau holding, pasti leverage-nya besar. Kalau kurang, bisa pinjam teman bank BUMN atau melalui obligasi," terang Fajar.
Ia menuturkan, sejauh ini, Kementerian BUMN sudah menyampaikan surat pernyataan berminat untuk mengambilalih saham divestasi Freeport kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kedua kementerian tersebut sudah menjawab dan menyerahkan surat tanda persetujuan kepada Kementerian BUMN guna menindaklanjuti rencana penyerapan divestasi Freeport.
Fajar berharap, penugasan pengambilalihan saham Freeport sudah dapat keluar sebelum Oktober tahun ini.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK