Bangun Pabrik, Chandra Asri Kaji Opsi Rights Issue dan Utang
CNN Indonesia
Rabu, 03 Mei 2017 11:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan segera memenuhi aturan free float dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II atau rights issue.
Seperti diketahui, BEI mewajibkan saham yang beredar di publik untuk tiap emiten sebesar 7,5 persen. Namun, saat ini jumlah saham Chandra Asri yang digenggam publik baru sebesar 4,22 persen.
Direktur Chandra Asri Suryandi menjelaskan, rencana tersebut bahkan memungkinkan untuk membuat jumlah saham yang beredar di publik lebih dari minimal yang diwajibkan BEI.
"Ketentuan BEI kan memang 7,5 persen, nah itu bisa saja lebih dari itu. Penerbitan rights issue ini juga untuk memenuhi ketentuan tersebut," ungkap Suryandi, kemarin.
Total saham baru yang akan diterbitkan, ujar Suryandi, sebanyak 280 juta saham dengan nominal Rp1.000 per saham. Namun, manajemen masih enggan buka suara soal target dana dari penerbitan rights issue tersebut.
Yang pasti, dana hasil rights issue itu juga akan dijadikan alternatif pendanaan untuk membangun sebuah kompleks petrokimia terintegrasi kedua di Indonesia. Di mana lokasinya akan berdekatan dengan kompleks petrokimia terintegrasi yang berada di kawasan Cilegon.
"Hasil studi belum selesai, nanti akan disampaikan. Alternatifnya bisa saja rights issue, kombinasi dengan pinjaman perbankan. Ini akan memerlukan mekanisme pendanaan," terang Suryandi.
Sementara, Head of Investor Relations Chandra Asri Harry Muhammad Tamin mengatakan, total dana yang dibutuhkan untuk membangun kompleks petrokimia terintegrasi kedua tersebut sekitar US$4 miliar-US$5 miliar.
"Jika kompleks dibangun awal 2019, selesai 2022-2023," imbuh Harry.
Harry menambahkan, kompleks itu nantinya akan terdiri dari Cracker Ethylene dengan total kapasitas 1 juta ton per tahun dan pabrik Polyethylene baru dengan kapasitas sebesar 400 kilo ton per annum (KTA).
Selanjutnya, dana rights issue juga diharapkan dapat menunjang kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan tahun ini sebesar US$150 juta. Namun, Harry tak menyebut detail porsi berapa persen yang akan digunakan untuk capex dan pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi kedua.
"Kami tidak menentukan angka berapa untuk belanja modal, berapa untuk kompleks kedua itu," pungkas Harry.
Seperti diketahui, BEI mewajibkan saham yang beredar di publik untuk tiap emiten sebesar 7,5 persen. Namun, saat ini jumlah saham Chandra Asri yang digenggam publik baru sebesar 4,22 persen.
Direktur Chandra Asri Suryandi menjelaskan, rencana tersebut bahkan memungkinkan untuk membuat jumlah saham yang beredar di publik lebih dari minimal yang diwajibkan BEI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total saham baru yang akan diterbitkan, ujar Suryandi, sebanyak 280 juta saham dengan nominal Rp1.000 per saham. Namun, manajemen masih enggan buka suara soal target dana dari penerbitan rights issue tersebut.
"Hasil studi belum selesai, nanti akan disampaikan. Alternatifnya bisa saja rights issue, kombinasi dengan pinjaman perbankan. Ini akan memerlukan mekanisme pendanaan," terang Suryandi.
Sementara, Head of Investor Relations Chandra Asri Harry Muhammad Tamin mengatakan, total dana yang dibutuhkan untuk membangun kompleks petrokimia terintegrasi kedua tersebut sekitar US$4 miliar-US$5 miliar.
Harry menambahkan, kompleks itu nantinya akan terdiri dari Cracker Ethylene dengan total kapasitas 1 juta ton per tahun dan pabrik Polyethylene baru dengan kapasitas sebesar 400 kilo ton per annum (KTA).
Selanjutnya, dana rights issue juga diharapkan dapat menunjang kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan tahun ini sebesar US$150 juta. Namun, Harry tak menyebut detail porsi berapa persen yang akan digunakan untuk capex dan pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi kedua.
"Kami tidak menentukan angka berapa untuk belanja modal, berapa untuk kompleks kedua itu," pungkas Harry.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK