Sempat Disetop OJK, Talk Fusion Akhirnya Kantongi Izin BKPM

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Selasa, 09/05/2017 12:35 WIB
Sempat Disetop OJK, Talk Fusion Akhirnya Kantongi Izin BKPM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyetop operasional perusahaan e-commerce asal AS tersebut karena dianggap ilegal. (Thinkstock/ipopba).
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan penyelenggara perdagangan elektronik (e-commerce), yakni PT Talk Fusion Indonesia, mengantongi persetujuan berupa izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas operasionalnya di Tanah Air.

Talk Fusion merupakan bagian dari Talk Fusion Inc, perusahaan global e-commerce yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan menyediakan layanan komunikasi video kepada para penggunanya melalui associate independent di hampir 140 negara di dunia.

CEO Talk Fusion Bob Reina mengatakan, perseroan telah mengukuhkan kehadirannya dengan berbadan hukum, terdaftar dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, perseroan berdomisili di Kota Surabaya.


"Melalui Izin Prinsip Nomor 1399/1/IP/PMA/2017 yang dikeluarkan BKPM tanggal 7 April 2017, kami mendapatkan pengakuan dan persetujuan awal dari pemerintah untuk membuka usaha di Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (9/5).

Menurut Reina, perseroannya sangat berkomitmen dengan pasar Indonesia. Makanya, manajemen kooperatif, serta memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perizinan.

"Regulator sangat membantu dengan memberikan arahan kepada kami dalam upaya memenuhi persyaratan hukum di Indonesia. Kemajuan yang kami capai tentunya tak mungkin terjadi tanpa kerja sama yang baik," terang dia.

Sebelumnya, pada Februari 2017 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyetop operasional Talk Fusion bersama enam perusahaan lainnya yang disebut tak mengantongi izin. Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dengan motif investasi.

Ketika itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing menyebut bahwa, pihaknya telah memanggil perusahaan-perusahaan investasi ilegal tersebut. Namun, cuma dua dari tujuh perusahaan yang memenuhi panggilannya.

"Sehingga masih diberikan kesempatan kepada manajemen untuk mengurus perizinan agar sesuai ketentuan perundang-undangan instansi terkait, yaitu Kementerian Perdagangan dan BKPM," pungkasnya.