Resolusi Sawit Uni Eropa Disinyalir Karena Persaingan Dagang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mensinyalir resolusi Uni Eropa yang bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation on Rainforests murni karena persaingan dagang. Buktinya, kebijakan tersebut bersifat diskriminatif, serta tidak berdasar pada kenyataaan yang ada.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, pemerintah tidak terima apabila produk kelapa sawit Indonesia disebut hasil deforestasi yang berlebihan. Tengoklah, hingga saat ini, deforestasi untuk lahan kelapa sawit masih relatif lebih sedikit dibandingkan kacang kedelai, yang utamanya ditanam di negara-negara dengan empat musim.

Dengan luas lahan kelapa sawit sebanyak 16 juta hektare (ha) di seluruh dunia, deforestasi akibat kelapa sawit hanya menyumbang delapan persen terhadap deforestasi dunia. Sementara itu, di sisi lain, deforestasi yang diakibatkan oleh kacang kedelai menyumbang 19 persen diforestasi dunia.

Pilihan Redaksi RI Akan Terus Protes Sampai Uni Eropa Batalkan Resolusi Sawit Debat dengan Uni Eropa Belum Usai Sawit RI Kini Ditolak India Lawan Resolusi Sawit Uni Eropa, RI Susun Dokumen Deforestasi

Makanya, ia menolak kebijakan resolusi sawit saat Uni Eropa tak mampu bertindak tegas terhadap deforestasi kacang kedelai. "Kenapa yang dipermasalahkan hanya kelapa sawit Indonesia? Sementara, sumber minyak nabati lainnya tak pernah dipermasalahkan," ujarnya, Rabu (9/5).

Lebih lanjut Oke menjelaskan, pengenaan beban yang tinggi mengindikasikan bahwa Uni Eropa tak mau kalah saing dalam memasarkan sumber minyak nabati di benuanya sendiri. Apalagi, menurut resolusi tersebut, kebutuhan minyak kelapa sawit di Eropa pada 2050 mendatang akan tumbuh dua kali lipat dibandingkan angka tahun ini, yaitu 6,6 juta ton.

"Jelas-jelas ini strategi dagang mereka agar produk minyak nabati mereka tidak kalah saing dengan kelapa sawit. Sayangnya, ini memberatkan Indonesia, karena sebagian besar minyak kelapa sawit yang diimpor berasal dari Indonesia," tegas dia.

Oke menuturkan, jika memang Uni Eropa bermasalah dengan minyak kelapa sawit, seharusnya mereka melarang impor sejak jauh-jauh hari. Namun, karena kebijakan ini dimotivasi persaingan dagang, maka beberapa negara Uni Eropa mulai mencari untung melalui ekspor kelapa sawit Indonesia.

Ambil contoh, pertama, rencana pengenaan pajak progresif impor minyak kelapa sawit oleh Perancis. Namun, rencana tersebut terpaksa kandas dengan sendirinya karena parlemen Perancis membatalkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Biodiversitas Perancis tersebut.

Kedua, pengenaan bea masuk anti dumping produk biodiesel Indonesia yang cukup berat, yakni 8,8 persen hingga 23,3 persen. Ia meyakini, negara-negara Uni Eropa pasti akan mencari keuntungan dari produk kelapa sawit Indonesia melalui resolusi ini.

Oke mencurigai, pengenaan standar tunggal minyak kelapa sawit ke Uni Eropa akan diberlakukan pada 2020 mendatang jika resolusi ini disepakati. Di sisi lain, ia menyangsikan, jika Indonesia harus menyerahkan proses standardisasi kelapa sawit kepada pemerintahan negara yang sama sekali tak memiliki lahan kelapa sawit dan tidak mengerti konsep keberlanjutan didalamnya.

Lihat juga: RSPO Nilai Boikot Uni Eropa Momentum Perbaikan Industri Sawit

"Di dalam resolusi itu, mereka bikin standar sendiri dan Indonesia harus pakai jasa standardisasi mereka. Ini kan ceritanya Indonesia yang kerja keras, mereka yang malah menikmati. Anggap saja, Uni Eropa lagi banyak pengangguran dan butuh pekerjaan," imbuh dia.

Sebagai informasi, parlemen Uni Eropa mulai melarang pemakaian biodiesel berbasis CPO mulai 2020 dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal bagi kelapa sawit. Resolusi ini diterbitkan untuk menghalau dampak negatif perkebunan, seperti deforestasi dan degradasi habitat.

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa tercatat sebesar 4,4 juta ton pada 2016, atau meningkat 3 persen dari posisi tahun sebelumnya, yakni 4,2 juta ton. Angka tersebut mengambil 17,5 persen dari ekspor kelapa sawit sebesar 25,1 juta ton.