BTN Minta Kementerian ATR Bantu Urus Sertifikat Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memberikan kemudahan bagi calon nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro dalam rangka pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.

KPR Mikro adalah KPR untuk renovasi rumah pekerja informal maupun pedagang dengan penghasilan tak tetap sekitar Rp1,8 juta - Rp2,8 juta per bulan dengan plafon maksimal Rp75 juta per unit.

Pilihan Redaksi BTN Incar Salurkan KPR Mikro Rp200 Miliar Dorong Rumah MBR, Kemenkeu Janjikan Insentif Untuk Pengembang

Salah satu syarat debitur KPR Mikro, yakni lokasi rumah yang direnovasi berdiri di atas tanah yang telah dimiliki debitur. Sementara, sejak diluncurkan pada Februari lalu, calon debitur KPR Mikro yang berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagian belum memiliki sertifat kepemilikan atas tanah.

"Kami akan kasih cluter-cluster (lokasi rumah) yang menjadi target kami. Kemudian, meminta bantuan Kementerian ATR untuk nanti ada treatemet khusus untuk mereka (MBR)," ujar Direktur BTN Handayani saat ditemui di Hotel Kempinski, Selasa (16/5).

Lebih lanjut ia bilang, bentuk perlakuan khusus yang diberikan, semisal keringanan biaya pengurusan sertifikan tanah bagi MBR yang bekerja di sektor informal.

"Karena mereka kan MBR informal. Jadi, kalau mereka harus membayar up-front prosesnya, mereka kan tidak memiliki dana," imbuhnya.

Dalam kesempatan berbeda, Handayani sebelumnya mengungkapkan, target pemasaran KPR Mikro diutamakan di luar DKI Jakarta. Karenanya, lokasi peluncuran program tersebut dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, dengan menggandeng Asosiasi Pedagang bakso.

Adapun, target penyaluran KPR Mikro hingga akhir tahun 2017 adalah Rp200 miliar atau sekitar empat ribu debitur. Per awal Mei, jumlah calon debitur KPR Mikro yang telah memenuhi persyaratan ada 300 debitur.