Jokowi 'Semprot' Kementerian Penerima Disclaimer BPK

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Selasa, 23/05/2017 10:56 WIB
Laporan keuangan yang mendapat disclaimer BPK antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Laporan keuangan yang mendapat disclaimer BPK antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pagi ini. Jokowi tak ragu-ragu 'menyemprot' kementerian dan lembaga yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/disclaimer).

Secara khusus, Jokowi menunjukkan kekecewaan kepada TVRI. Tahun ini, televisi pemerintah ini kembali menerima disclaimer BPK. Dalam laporan keungan 2014 dan 2015, TVRI juga mendapat disclaimer.

"TVRI ini bolak-balik disclaimer bertahun-tahun enggak rampung-rampung," ujar Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/5).


Tak hanya TVRI, Jokowi bahkan menyebutkan satu per satu kementerian dan lembaga disclaimer seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bakamla, dan Bekraf.

Sementara itu, kementerian dan lembaga WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan RRI.

"Coba ditampilkan lagi tadi yang disclaimer. Kita harus urus hal seperti ini biar semua ngerti mana yang WTP, WDP, dan disclaimer," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia menginstruksikan lembaga yang menerima WDP dan TMP membentuk satuan tugas (task force) agar tata kelola keuangan mereka baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, sudah menjadi hal biasa bahkan kewajiban bagi seluruh lembaga negara mempertanggung jawabkan uang rakyat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini target tahun depan. Semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer, WDP aja enggak boleh. Ini kewajiban kita mengelola uang rakyat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.