Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh pembantunya tak bermain-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Instruksi itu diberikan setelah Jokowi menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pagi ini.
Secara keseluruhan, LKPP 2016 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih ada kementerian dan lembaga yang dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP) bahkan tidak menyatakan pendapat (
disclaimer).
"Jangan ada yang coba-coba memainkan APBN, memainkan uang rakyat," ujar Jokowi di Ruang Garuda, Istana Bogor, Selasa (23/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyatakan, seluruh anggaran harus digunakan sepenuhnya untuk rakyat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta semua pihak mengubah pola pikir. Menurutnya, pembangunan dan percepatan tidak akan terjadi pada suatu negara apabila tolak ukurnya hanya pada untung rugi.
Jokowi mencontohkan tertundanya pembangunan MRT di Jakarta karena selalu membicarakan kerugian. Hal ini juga sempat lama tertunda karena perkara pembebasan lahan.
Keseriusan menyerap APBN juga diperlukan demi mengejar ketertinggalan dibanding negara lain. Penyerapan yang baik diyakini akan berdampak langsung bagi masyarakat melalui pemerataann pembangunan infrastruktur.
"Saya ingin esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat," kata Jokowi.