Jokowi Yakin Merak-Banyuwangi Terhubung Tol Dua Tahun Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo optimistis  jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya bisa tersambung pada akhir tahun 2018. Tahun berikutnya, jalan bebas hambatan di Surabaya akan diperpanjang sampai Banyuwangi.

Jika terwujud, pengguna jalan bisa melintas di jalan tol dari mulai Merak di ujung barat hingga ke Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa pada 2019.

“Sambung dari ujung ke ujung di Jawa,” kata Jokowi Sabtu (8/4) saat meninjau proses pembangunan ruas tol Bawen-Salatiga di Semarang, Jawa Tengah, seperti dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Setkab.go.id.

Lihat juga: Terjerat Mantra Maritim Jokowi

Untuk target awal, yang akan tersambung lebih dulu adalah Jakarta dengan Surabaya melalui ruas Jakarta-Semarang, Semarang-Solo, dan Solo-Surabaya tersambung pada akhir 2018.

Jokowi mengatakan, selama ini yang jadi kendala proyek tol tidak kunjung selesai adalah pembebasan lahan. Ia mengklaim, kini hampir semuanya bisa dirampungkan. Menurutnya, saat ini di semua ruas sudah 97 hingga 99 persen lahan dibebaskan. Karena itu ia berani mematok target tahun depan tol Jakarta-Surabaya sudah bisa dilintasi.

Setelah kendala pembebasan lahan bisa diatasi, tantangan berikutnya, kata Jokowi, adalah membelah atau memotong bukit serta memindahkan material tanahnya.

Lihat juga: Infrastruktur Jokowi Paling Sering Terjegal Urusan Lahan

Ada sekitar 2 juta meter kubik tanah yang harus dipindahkan. “Ini baru selesai, masih sisa 140.000 meter kubik, juga harus diselesaikan,” katanya.

Dilansir dari Detikcom, Jokowi sejak awal menargetkan akan membangun 1.000 km tol dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Sejumlah upaya dilakukan agar target tersebut bisa terealisasi. Di antaranya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi.

Beberapa terobosan tersebut di antaranya mulai dari penyederhanaan proses pengadaan infrastruktur, fasilitasi persiapan proyek, dukungan pengadaan dan pembebasan lahan melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), pemberian fasilitas fiskal, dan adanya jaminan dari pemerintah melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.